BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen STAIN Bengkalis
KPK dan Kedaulatan Hukum

Ada jasa yang patut kita apresiasi di era reformasi, yaitu menempatkan lembaga negara sederajat. Jika pada Orde Baru, MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Kini semua menjadi lembaga tinggi negara. UUD 1945 kedudukanya di atas lembaga negara.

Perubahan ini tentu memperkuat hukum di atas segalanya. Walaupun sila ke-4 Pancasila menganut kedaulatan rakyat, tapi negara berdasarkan hukum. Perubahan MPR menjadi lembaga tinggi negara menjadi jalan terbaik untuk menempatkan posisi hukum semakin kuat dalam administrasi negara. Konsekuensi logis, semua harus taat dan tunduk terhadap hukum.

Memang harus diakui sebagai negara hukum, negara Indonesia masih belum ideal penerapannya. Persoalan ini selalu saja menjadi diskusi publik dari waktu ke waktu, dari pemerintah satu ke pemerintah selanjutnya. Bahkan tidak jarang, opini publik pun dibuat beragam atas hukum yang belum ideal berjalan. Makna supremasi hukum masih terus menuju arah perbaikan dengan semakin kuat peran lembaga independen dan kontrol masyarakat.

Merujuk pada hasil survei Deny JA, lembaga yang sudah cukup baik dalam menjalankan fungsi hukum adalah KPK. Dalam berbagai kasus, KPK cukup baik menjalankan tugas dengan profesional dan netral. Indikasinya tentu cukup banyak  para pejabat yang dekat dengan pemerintah pun tidak luput dari incaran KPK. Sebut saja seperti Setia Novanto dan Idrus Marham. Mungkim bagi oposisi, ini hanya sebatas pencitraan dan masih tebang pilih. Statemen seperti ini bagi saya wajar diungkapkan oleh oposisi. Tapi jika merujuk ke berbagai persoalan hukum dan kasus tangkap tangan, kesan yang dihembuskan oleh oposisi sebenarnya kurang mendasar. Walaupun juga tidak bisa disalahkan pendapat oposisi tersebut. Karena memang hukum di negara berkembang masih terus diperbaiki. Dan komitmen ini yang saya lihat pada pemerintah Jokowi saat ini.

Aksi teror diarahkan ke KPK merupakan bentuk keberhasilan lembaga tersebut dari intervensi baik oleh pemerintah ataupun oposisi. Penulis artikel ini tidak tahu siapa pelaku intelektual di belakangnya. Apakah ada motif tertentu untuk pengalihan isu atau memang murni ketidaksenangan terhadap lembaga tersebut. Saya kira ini sudah cukup bukti bahwa KPK harus tetap tegar dan terus membasmi penyakit yang sudah parah di negeri tercinta Indonesia. Saya berdoa, semoga para pemimpin KPK tetap sabar dan tabah dalam melaksanakan tugas negara di tahun politik. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

FOLLOW US

Hasil Survei Capai Steady State, Pergerakan Semakin Flat             Survei Kompas Bukan Acuan Satu-satunya Kalah-Menang             Pemerintah Desa Mestinya Netral             Petahana Alami Kepanikan             Hoax Berpotensi Ganggu Kualitas Pemilu dan Demokrasi             Membangun Kembali Link and Match dan Revitalisasi BLK             Harus Serius Kembangkan Competitive Advantage             Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme Merupakan Korban             Kelompok Radikal Di Indonesia Telah Bertransformasi             Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional