BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kepolisian, Guru Besar Sosiologi Hukum FISIP UI
KPK Seharusnya Terkait dengan Lembaga Penegak Hukum yang Sudah Ada

Seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan). Bukan berdiri sendiri seperti sekarang. Ini dikarenakan pada dasarnya sistem peradilan kita masih menganut sistem civil law (Eropa kontinental).

Jika Polri berniat mengembangkan Dentasmen Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor), perlu diingat hal tersebut tidak sama dengan ketika Polri membentuk Densus 88 anti teror. Densus 88 tidak murni menghadapi tindak pidana teror yang sudah diatur dalam KUHP. Tetapi juga menangani kejahatan terorisme yang memiliki kandungan politisnya sebagai isme (paham) ingin mendirikan negara Islam. Sedangkan korupsi merupakan kriminal murni, yang di Indonesia kejahatan ini telah sangat meluas dan akut.

Karena itu menurut saya alternatif yang bisa diambil, antara lain; antara Polri, Jaksa, dan KPK bisa dirangkai dalam satu sistem penegakan hukum (saling terkait) untuk memberantas korupsi; atau, wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya ada pada KPK. Dengan catatan sarana dan prasarana KPK diperkuat. (ast)

 

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF