BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI
KPK Harus Jadi Leading Sector

Salah satu tuntutan gerakan mahasiswa pada tahun 1998 adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kemudian MPR merespons dengan membuat TAP Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Selanjutnya DPR bersama pemerintah menyusun dan menyepakati lahirnya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 undang-undang tersebut mengatur tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Keberadaan KPK, oleh pembentuk undang-undang, disadari karena 
lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien (terlihat jelas dalam konsiderasi menimbang butir b UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Jadi jelas KPK lahir sebagai amanat reformasi.

Adapun yang menjadi tugas utama KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sedangkan pihak menjadi sasaran utama pemberantasan korupsi berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau  menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

Rencana pihak Polri membentuk Densus Tipikor seharusnya tidak mereduksi kewenangan KPK. Oleh karena jika Densus Tipikor Polri jadi dibentuk sudah barang tentu terikat kepada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam UU itu Polri berada di bawah Presiden. Jadi perbedaan Polri sangat jelas dengan KPK sebagai lembaga negara bantu (auxiliary state organ) yang bersifat independen.

Besar harapan rakyat menunggu sinergisitas pemberantasan korupsi dilakukan oleh seluruh lembaga penegak hukum. Dan para penegak hukum tersebut menyadari bahwa untuk pemberantasan tipikor, KPK adalah leading sector. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF