BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)
KPK Einmailig Lima Tahun Tuntas

Sejarah pemberantasan korupsi bukan cuma terjadi di era reformasi, namun sudah berlangsung sejak zaman demokrasi liberal. Mantan menteri, bahkan menteri, yang masih aktif nyaris ditahan. Dalam setiap era konflik terjadi antara paham rechstaat (negara berdasarkan hukum, tanpa pandang bulu) dengan machstaat yang terbentur kekuasaan politik.

Konflik antarelite juga telah terjadi dari masa ke masa. Antara lain konflik Kejaksaan Agung vs militer, terjadi ketika Jaksa Agung Gatot Tarunamiharja berani menginvestigasi barter Priok yang melibatkan Ibnu Sutowo. Setelah itu Gatot ditabrak mobil misterius yang menyebabkan dirinya tersingkir dari kursi Jaksa Agung.

Konflik lain adalah antara Pangdam Siliwangi Kolonel AE Kawilarang pada 13 Agustus 1956. Kawilarang berani mencekal Menlu Roeslan Abdulgani di Bandara Kemayoran, saat Menlu hendak berangkat ke Konfrensi PBB tentang Terusan Suez. Ini lantaran Roeslan menerima uang saku sebesar 10 ribu dolar AS dari Presiden PNRI Lie Hok Thay. Setelah PM Ali Sastroamidjojo menelepon KSAD Mayjen AH Nasution, barulah Kawilarang melepaskan Menlu. Beberapa menteri dan mantan menteri juga beberapa kali dikenakan aksi antikorupsi. Polanya jika PNI yang berkuasa, eks menteri Masyumi yang dikenakan aksi antikorupsi. Demikian juga sebaliknya.

Secara internal pun konflik yang terkait dengan pemberantasan korupsi pernah terjadi. KSAD Mayjen AH Nasution mencopot Pangdam Diponegoro Kolonel Soeharto diganti dengan Letkol Pranoto, karena kasus barter seperti Ibnu Sutowo. Namun Soeharto selamat, setelah Wakasad Gatot Soebroto mengirimnya ke Seskoad. Nasution sendiri kebablasan membuat Operasi Budi untuk mengebrak tindakan korupsi. Operasi ini juga menjaring Dubes RI untuk Jepang Harsono Reksoatmojo. Lalu Presiden Soekarno membubarkan operasi ini dan diganti dengan KOTRAR yang juga melempem sampai Orba bangkit mengganti Orla.

Saat Orba naik, Gubernur Bank Sentral Jusuf Muda Dalam dan tiga kroni pengusaha istana (Aslam, Markam, dan Bram Tambunan) diadili dan hartanya kemudian disita serta dijadikan PT Berdikari. Kemudian secara diam-diam disulam menjadi milik Yayasan Soeharto.

Maju ke 2017, Polri berencana membentuk densus serupa KPK. KPK sendiri baiknya mawas diri. Ketika saya disuruh melamar ke KPK (2007) oleh Kang Sobary dan Kang Teten, saya bilang bahwa tugas KPK itu mengeliminasi diri sendiri. Cukup lima tahun KPK bekerja, selanjutnya tugas pemberantasan korupsi dikembalikan lagi ke Polisi dan Kejaksaan Agung. Sebagai Ketua KPK saya tidak akan menangkap orang, melainkan hanya menelepon Kapolri dan Jaksa Agung, meminta si anu untuk ditangkap dan diadili.

Setelah melakukan terobosan Undang-Undang (UU) Amnesti Harta Pejabat dan UU Pembuktian terbalik, KPK mengeliminasi diri. KPK melaksanakan investigasi terhadap dua UU tersebut. Semua penyelengara negara, terutama yang merangkap sebagai pengusaha, harus memutihkan hartanya secara transparan dalam waktu setahun. Pada tahun kedua, mereka yang tidak ikut dalam pemutihan akan dikenakan UU Pembuktian Terbalik dan hartanya disita. Semua itu dilakukan dalam kurun waktu lima tahun.

Setelah itu kita tidak perlu lagi ada KPK, karena semua tugas dan fungsi KPK akan dikembalikan kepada Polisi dan Kejaksaan serta dilaksanakan tanpa pandang bulu (rechstaat). Jangan sampai sejarah di atas terulang kembali di Indonesia. Karena ide gila ini, saya hanya dibiarkan sampai 22 besar seleksi calon pimpinan KPK yang kemudian diduduki oleh Antasari Azhar.

Jadi komentar saya, selama filosofi machstaat masih menjadi "zeitgeist", ya akan terus kucing kucingan seperti sekarang ini apapun namanya Densus atau KPK dan sejarahnya akan sama dengan era liberal sampai era neolib kasus e-KTP.

Kapolri dan Jaksa Agung sudah 23 kali berganti dan KPK sudah 14 tahun berdiri, namun kenapa korupsi masih jalan terus? Apa yang menjadi ide saya tadi adalah resep einmalig. Machstaat yang selama ini menghambat kerja KPK dalam memberantas korupsi. Namun tetap saja KPK harus berhasil menegakkan rechstaat dan mengeliminir diri sendiri dalam kurun waktu lima tahun. Setelah itu barulah kita bisa melanjutkan ke tugas nasional menuju Indonesia nomor empat dunia dalam kualitas pada 2045, Indonesia yang bebas KKN. (ast)

 

 

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF