BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI
Jusuf Kalla bisa meneladani sikap Bung Hatta

Secara normatif konstitusi negara ini memberikan batasan yang jelas terhadap peran seorang wakil presiden. Sebagai gambaran terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.” Jadi peranan seorang wakil presiden sebatas membantu presiden. Dalam hal apa saja presiden merasa perlu dibantu oleh wakil presiden untuk menjalankan tugas-tugasnya, berpulang kepada diri presiden tersebut. Lain soal jika ada “deal” politik sebelum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mengikuti kontestasi pilpres. Sekalipun ada deal politik, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditentukan oleh konstitusi.    

Konstitusi juga masih memberikan batasan peran dan fungsi seorang wakil presiden sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) yang menyebutkan “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.” Terhadap pasal ini seringkali wakil presiden, ibarat mobil disebut sebagai “ban serep”.

Jika akhir-akhir ini Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah barang tentu membuat publik menjadi bertanya-tanya. Bukankah dalam rapat kabinet Wapres JK selalu ikut serta? Atau dalam kurun waktu belakangan ini tidak turut serta? Barangkali ada ketidaksepahaman dalam rapat-rapat kabinet terkait pembangunan infrastruktur? Publik tidak mengetahui dinamika yang terjadi dalam rapat kabinet. Publik hanya dapat mengetahui substansi rapat kabinet jika ada arahan eksekutif dari Presiden, kemudian ada anggota kabinet yang memberikan keterangan kepada media massa.

Secara ideal memang tidak elok jika dalam sebuah kabinet presidensil terlihat kurang kompak antara presiden dan wakil presiden. Namun jika memang terdapat indikasi ketidakwajaran ataupun mark up dalam proyek infrastruktur seperti LRT yang sedang dibangun di depan mata kepala masyarakat Jakarta, tentu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor negara tidak akan berpangku tangan. Begitupun dengan KPK yang akan mengambil tindakan jika terdapat penyelewengan keuangan negara.  

Apabila Wapres JK merasa peranannya, tugas dan fungsinya sebagai Wakil Presiden Joko Widodo tidak lagi merasa cocok, kiranya bisa meneladani langkah Bung Hatta pada tahun 1956 yang mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, tidak lagi mendampingi Bung Karno. Namun demikian tidak menjadikannya sebagai persoalan pribadi. Oleh karena keduanya masih tetap bersahabat. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF