BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Jumlah Babinkantibnas Tak Sebanding Jumlah Desa

Pertama mengacu kepada Memorandum of Understanding (MoU) antara Polri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disebutkan dalam hal ini Polri diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan. Di sana kita memang telah melibatkan Babinkamtibmas. Namun ada kendala dalam implementasi di lapangan, yaitu terkait jumlah Babinkamtibmas yang kita miliki.

Jumlah desa di seluruh Indonesia kalau tidak salah 70 ribuan, sementara Babinkamtibmas yang kita miliki baru sekitar 50 ribu. Jadi ada satu Babinkamtibmas bisa membawahi dua bahkan tiga desa sekaligus. Tugas dari Babinkamtibmas ini adalah melakukan pengawasan, artinya di tiap desa diminta untuk transparan. Baik itu programnya apa, rencana kegiatan seperti apa, dan penggunaan dananya.

Di kantor kelurahan atau desa diminta untuk memasang semacam baliho bahwa program desa ini dengan anggaran sekian. Dengan keterbatasan jumlah Babinkamtibmas ini kami berharap masyarakat juga bisa ikut serta mengawasi. Diharapkan dengan anggaran yang diberikan pemerintah pusat melalui APBN bisa dimanfaatkan dengan baik dan maksimal.

Saya kira dalam pengawasan ini strategi yang akan kami lakukan adalah dengan cara melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat. Mereka juga bisa melihat anggarannya seberapa besar, programnya untuk apa, serta bagaimana hasilnya.

Sejauh ini semuanya masih dalam proses, kalau tidak salah kan MoU yang saya sebutkan tadi belum ada setengah tahun. Semoga dengan pola itu korupsi di tingkat desa bisa ditekan. Untuk masalah di lapangan nantinya Kapolri sudah menugaskan anggota Babinkamtibmas atau Kapolsek yang ditugaskan, jangan sampai terlibat dalam korupsi dana desa. Kalau nantinya ditemukan ada oknum anggota yang terlibat akan dihukum berat. Ini jadi konsen Bapak Kapolri. (ast)


 

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung