BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 
Jokowi Perlu Memilih Sendiri Menteri yang Mumpuni

Kabinet kerja kurang beruntung karena tidak seluruhnya didukung orang-orang yang expert di bidangnya. Tarik- menarik kepentingan dalam penempatan menteri menjadi pengalaman tersendiri dlm pembentukan kabinet yang terkesan alot. Resafel yang dilakukan sembilan bulan pertama pemerintahan Jokowi antara lain menunjukkan ketidakpuasan terhadap kinerja menteri. Demikian juga resafel kedua yang mengganti beberapa menteri. Setelah itu Jokowi mengangkat menteri dan wakil menteri di kementerian ESDM. Bongkar pasang kabinet tersebut bisa dibaca bahwa pola rekrutmennya salah. Bisa jadi orangnya potensial tapi diletakkan di posisi yang tidak tepat (salah letak). Bisa jadi juga orang yang direkrut memang tidak mumpuni, tapi karena polanya masih transaksional sehingga mau tidak mau membiarkan itu terjadi.

Pemerintahan saat ini lekat dengan konsep Trisakti yang diturunkan dalam 9 program Nawacita. Kedaulatan pangan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi saat ini perlu diatasi dengan kebijakan atau program ekonomi yg pro rakyat. Ketika hampir semua subsidi untuk rakyat dicabut, maka harus dimunculkan kebijakan/program yang bisa mengobati kesengsaraan rakyat. Masalahnya bagaimana membuat daya beli masyarakat yang kurang beruntung tak makin terbebani. Poin ini yang mesti direspons tangkas oleh Jokowi yang menganalogkan dirinya sbg presiden merakyat. Dengan kata lain, Jokowi perlu memilih sendiri menteri yang mumpuni di bidangnya dan memiliki kapasitas untuk mengeksekusi serta loyal sehingga kabinet bisa solid.

Tentang kinerja menteri, sebenarnya presiden memiliki cukup banyak sumber untuk dijadikan pertimbangan, baik itu melalui laporan akuntabilitas kinerja K/L yg dilakukan Kemenpan RB, laporan BPK, maupun Sekab dan KSP. Data-data tersebut bisa digunakan sebagai tolok ukur kinerja menteri.

Khusus mengenai kementerian BUMN, bisa di-review hasil rekomendasi DPR tahun lalu. Mengapa DPR membuat rekomendasi yang meminta agar Rini diganti, tapi diabaikan oleh Jokowi? Dalam konteks itu, publik tentunya kurang memahami detail masalahnya. Tapi masyarakat menunggu kebijakan yang bermanfaat bagi mereka. Bahwa mengangkat dan mengganti menteri memang menjadi domain presiden. Tapi presiden juga dipilih langsung rakyat. Karena itu, pertanggungjawaban presiden semestinya pada rakyat.

Resafel acapkali bukan tanpa risiko. Tapi kalau resafel yang menjadi pilihan Jokowi saat ini, yang perlu dipikirkan adalah dampaknya, apakah akan lebih positif untuk mendongkrak elektabilitas Jokowi atau sebaliknya?

Bila targetnya untuk meningkatkan elektabilitas, berarti waktu yang tersisa secara efektif adalah sekitar 18 bln (Sep 2017-April 2019). Apakah mengganti menteri akan berkorelasi signifikan terhadap kemajuan ekonomi Indonesia? (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF