BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran
Jihad KPU Melawan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

Presiden Jokowi menolak usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang eks napi korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Sebetulnya, penolakan Jokowi bertentangan dengan Nawacita yang ingin menciptakan revolusi sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Untuk itu, kami dari Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA)--yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) bersama CBA (Center For Budget Analysis)--meminta kepada KPU untuk tetap berjihad melawan koruptor dengan cara melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai caleg.

Diperkirakan eks koruptor yang akan ikut menjadi caleg pada 2019 akan semakin banyak dan meningkat. Berdasarkan data pada tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus pidana korupsi dengan mengalami kerugian negara hingga mencapai Rp1.5 triliun. Dan Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan 1.298 tersangka kasus korupsi yang mengakibatkan peningkatan kerugian negara mencapai Rp6.5 triliun.

Kalau mantan koruptor tidak dilarang menjadi caleg, maka partai politik bisa dikuasai oleh eks para koruptor. Bukan hanya merusak partai politik, tapi juga bisa merusak lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Selain itu, alasan lain kenapa eks napi korupsi harus dilarang menjadi caleg, jika dibiarkan mereka jadi caleg merupakan maka itu bentuk ketidakadilan bagi caleg miskin. Ditengarai mantan napi korupsi ini masih memiliki harta kekayaan tersembunyi dan melimpah yang bisa mempengaruhi para pemilih.

Pada saat mantan napi korupsi diproses hukum, para penyidik tidak menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada banyak tersangka koruptor. Sehingga harta tersangka korupsi ini masih masih aman tersimpan untuk modal politik.

Selain itu, kami menengarai harta kekayaan eks koruptor ini bisa digunakan sebagai modal untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Harta kekayaan ini juga bisa digunakan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka dapat terpilih.

Dengan demikian, kami dari ALASKA menolak mantan napi korupsi menjadi caleg. Mereka tidak pantas mewakili rakyat, karena mantan napi ini sudah memiliki dosa besar terhadap masyarakat dengan mencuri uang rakyat dan memiskinkan rakyat. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI