BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Laskar Merah Putih.
Jangan Tunggu Sampah Jadi Bencana

Saya menyoroti seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Indonesia, bukan hanya di DKI Jakarta. Bahwa perlu dipertegas regulasi penanganan dan pengelolaan sampah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini, untuk mengatur dan memperbaiki sistem tata kelola TPA dasn pengolahan sampah di seluruh Indonesia.

Menurut saya, yang jadi permasalahan adalah tidak adanya badan atau lembaga khusus yang mengatur tentang tata kelola sampah dan sistem tata kelola TPA. Jika dalam penanganan bencana, pemerintah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang secara khusus ditugaskan untuk penanganan bencana. Sementara, untuk sampah tidak punya. Padahal, jika pengelolaan sampah dibiarkan tak terkendali, maka bisa menjadi bencana juga, baik buat lingkungan maupun buat manusia.

Nah, menurut saya pemerintah perlu membentuk badan/lembaga khusus yang menangani permasalahan sampah ini. Agar, penanganan dan pengelolaan terhadap sampah ini bisa maksimal alokasi dan alokasi anggaran untuk pembenahan TPA-TPA di daerah bisa dibantu oleh pemerintah pusat.

Kalau permasalahan sampah di DKI Jakarta, ibarat rumah, DKI Jakarta ini adalah rumah yang toiletnya di tempat/rumah orang lain. Hal ini terpaksa terjadi karena, lahan untuk membuat toilet tersebut sudah tidak ada. Sudah habis dibangun untuk bangunan yang lain.

Dengan volume sampah yang mencapai kurang lebih 7000 ton setiap harinya, saya rasa memang sudah saatnya Jakarta memiliki fasilitas pengolahan sampah (Intermediate Treatment Facility/ITF) atau menyegerakan pembangunan fasilitas Pembangkit LIstrik Tenaga Sampah (PLTSa). Agar tata kelola sampahnya bisa dilakukan secara maksimal.

Saya dengar rencananya sih memang DKI Jakarta mau membangun 4 PLTSa, yakni di Sunter, di Marunda, dan di beberapa tempat lainnya, dengan kapasitas pengolahan sampah 2000 ton sampah per hari. Nah, DKI harus segera mengejar pembangunan fasilitas itu.

Dengan invetasi anggaran yang cukup besar, mencapai sekitar Rp2 triliun per 2 ribu ton, apakah nantinya investasi ini ditanggung APBD atau APBN? Jika ditanggung oleh APBD, sampai kapan? Yang saya maksudkan di sini, apakah pengadaan PLTSa seperti di DKI Jakarta untuk di daerah lain apakah bisa? Dengan dana sebesar itu, kota-kota kecil maupun kabupaten yang ada di daerah bisa jadi tidak akan sanggup membangunnya. Nah, hal-hal seperti ini harus segera dipikirkan dan buat konsepnya.

Terkait konflik antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemda Bekasi dalam hal pengelolaan sampah, saya kira adalah hal yang wajar. Hanya perlu duduk bersama, untuk menemukan titik temu dalam menyelesaikannya.

Data yang saya punya, DKI Jakarta sendiri sudah banyak kok memenuhi kewajibannya dalam hal bantuan dana, dari mulai dana hibah, dana untuk perbaikan lingkungan, hingga uang bau. Hanya saja, saya lihat pengelolaan dana-dana, seperti untuk dana perbaikan lingkungan ini belum dikelola dengan baik oleh pemda Bekasi, bahkan belum tersalurkan secara maksimal (menyentuh) kepada masyarakat sekitar Bantar Gebang.

Saya kira, dalam hal kerja sama kemitraan pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dan Bekasi sebaiknya dituangkan dalam satu MoU yang jelas. Dalam hal ini, mengenai nominal dana yang harus diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada Bekasi dalam masalah pengelolaan sampah TPA Bantar Gebang ini. MoU yang jelas dan terperinci, serta tidak ngambang seperti saat ini.

Saya berharap, pengelolaan sampah secara nasional nantinya berjalan terintegrasi dengan konsep yang jelas dan berkelanjutan. Untuk itu, alangkah baiknya jika pemerintah sesegera mungkin membentuk suatu badan/lembaga yang khusus menangani masalah sampah secara nasional.

Karena kalau mau mencermati, selain pendayagunaan sampah ini sangat besar manfaatnya, juga sebenarnya retribusi sampah ini sangat besar. Sementara saat ini, saya melihatnya mungkin retribusi sampah ini masuk ke Pendapatan Asli (PAD) dan anggaran APBD daerah masing-masing, yang kemudian anggaran ini digunakan untuk kepentingan lain, seperti untuk dana di dinas PU, atau dinas-dinas lain. Seandainya, hasil retribusi sampah ini digunakan seluruhnya untuk pengelolaan sampah, saya kira ke daerah akan mampu membangun IFT atau PLTSa di daerah masing-masing. Sehingga, masalah sampah ini ke depannya tidak sampai menjadi bencana. (afd) 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF