BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Jangan Sampai Umbar Insentif, Eksploitatif

Pada dasarnya, upaya dalam mengatasi berbagai hambatan regulasi yang tumpang tindih untuk memompa investasi masuk adalah baik. Sudah semestinya berbagai hambatan regulasi yang tumpang tindih untuk diselaraskan. Memang, saat ini terdapat total lebih dari 24 ribu peraturan baik pusat hingga daerah, dengan rincian 15.965 perda dan 8.451 aturan di pusat.

Namun, semangat membuka kran investasi seperti yang terdapat dalam omnibus Law jangan sampai terlewat batas dengan mengumbar insentif, eksploitasi, dan mengenyampingkan masalah lingkungan dan upaya memakmurkan rakyat.

Tidak ada upaya instan dalam mendongkak kuantitas dan kualitas investasi. Belajar dari Vietnam, reformasi peraturan dan perizinan membutuhkan waktu yang panjang. Vietnam sudah memulai proses ini sejak tahun 1995. Upaya jangka panjang menemui momentum yang tepat di tengah ketidakpastian dan kencangnya arus modal ke negara-negara berkembang.

Dua catatan penting di sektor minerba, khususnya batu bara adalah, pertama, semangat eksploitasi dalam UU Omnibus Law. Omnibus Law akan mengubah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) yang diperpanjang dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi Perjanjian Berusaha Pertambangan Khusus (PBKP). Sebelumnya, IUPK dibuat pemerintah untuk mengubah rezim kontrak menjadi perizinan.

Konsekuensi dari perubahan IUPK menjadi PBKP adalah insentif wilayah yang tidak lagi dibatasi. Luas pertambangan akan disesuaikan dengan rencana kerja yang disetujui oleh pemerintah. Sebelumnya, PP 77 tahun 2014 mengatur luas wilayah IUPK Operasi Produksi Perpanjangan yaitu 25 ribu hektare untuk mineral, dan 15 ribu hektare untuk batu bara.

Indonesia memang menjadi salah satu eksportir terbesar untuk batu bara dunia, namun ingat cadangan batu bara indonesia hanya sekitar 2 persen cadangan batu bara dunia. Eksploitas besar-besaran melalui insentif regulasi tidaklah elok. Selain isu lingkungan, batu bara bukanlah energi yang terbarukan.

Kedua, hak menguasai negara (pasal 33 UUD 1945) terancam dilemahkan melalui omnibus law. Sebelumnya, lahan IUPK hasil perpanjangan wajib menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan izinnya harus dilelang terlebih dahulu kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum diperebutkan swasta. Dalam PBKP, perpanjangan tak perlu melalui lelang atau ditawarkan kepada BUMN. Isu terbaru adalah penghapusan pungutan royalti pada eksplorasi batu bara.

Kedua wacana tersebut tentu memiliki konsekuensi serius. Dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa: ...“untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dengan tolok ukur yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, dan (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam”

Kemudian, dalam putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012: “…peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam…”

Selanjutnya, ...”pengelolaan langsung yang dimaksud di sini baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Di sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang…”, sehingga dalam upaya untuk kemanfaatan sumber daya dan tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam PKP2B yang berakhir wilayahnya tetap diusahakan ke BUMN dan/atau BUMD.

Selain itu, menghapus pungutan royalti tidak lah tepat. Negara lain seperti Korea Selatan bahkan telah menetapkan pungutan yang terus meningkat untuk batu bara dari sekitar 0,1 dolar AS per MMBTu pada 2013 menjadi 1,6 dolar AS per MMBtu pada 2019. Selain menggerus penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam, rencana penghapusan royalti menunjukkan pemerintah abai terhadap usaha pemerataan manfaat sumber daya alam. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF