BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Jangan Salah Pilih Perusahaan Induk Holding BUMN

Kita apresiasi penggabungan ini karena dapat meningkatkan efisiensi, namun yang kita kritisi di pemilihan perusahaan holdingnya. BUMN dengan keuangan sehat malah di bawah BUMN yang justru keuangannya tidak lebih baik--bahkan bisa dikatakan buruk. Pemerintah ingin BUMN-BUMN yang digabung mempunyai keuangan yang baik untuk mendongkrak sumber modal, namun jika BUMN holdingnya tidak kredibel malah membawa pengaruh yang buruk bagi BUMN-BUMN yang sudah berkinerja baik.

BUMN yang sudah sangat sehat jangan diberikan pengelolaannya kepada BUMN yang kinerjanya belum tentu sebagus calon BUMN di bawahnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada suatu kepentingan yang memang akan mengganggu kinerja BUMN yang sudah bagus. Jangan sampai keuntungan yang sudah dihasilkan oleh beberapa BUMN dengan kinerja bagus, malah menjadi tambalan bagi holding BUMN.

BUMN yang sudah menghasilkan keuntungan dan manfaat tinggi dengan produksi yang efisien hendaknya terus dijaga agar semakin sehat, jangan diberikan kepada BUMN dengan kinerja yang bobrok. Konsep cost and benefit dalam penggabungan BUMN ini yang kurang diperhatikan oleh Kementerian BUMN. Kementerian BUMN melakukan holding hanya dengan cara melihat BUMN tersebut secara sektoral. Kemudian menunjuk salah satu menjadi BUMN holding.

Kementerian BUMN juga lupa bahwa selain holding juga ada cara lain dapat dipertimbangkan dalam rangka meng-efisien-kan BUMN. Akuisisi, merger, dan lainnya harus juga dikaji terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan keputusan holding company.

Memang adanya holding company ini akan meningkatkan kemungkinan untuk melakukan divestasi saham PT Freeport Indonesia menjadi lebih besar. Sebuah tujuan bagus namun harus diimbangi dengan strategi yang tepat. Apabila yang terjadi adalah penurunan kualitas dari BUMN di bawah BUMN Holding, divestasi tersebut tidak akan pernah terjadi. Keputusan penunjukkan BUMN Holding harus benar-benar dipertimbangkan.

Satu lagi yang penting dari wacana ini, yaitu mengenai pengawasan DPR juga harus dilakukan agar menjadi check and balances bagi setiap tindakan korporasi. Adanya holding company ini akan sedikit mengurangi pengawasan oleh DPR. Walaupun DPR terkenal dengan track record yang buruk, namun check and balances harus tetap hadir untuk menghindari adanya abuse of power. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung