BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pemerhati Sosial, Spasial & Lingkungan
Jangan Lupa Follow Up Juga Hasil Audit Lingkungan Freeport

Diterbitkannya HoA yang telah ditandatangani yang merupakan hasil negosiasi alot bertahun-tahun, seyogyanya  diapresiasi sebagai progres dari niat baik pemerintah saat ini, namun tidak perlu dirayakan secara berlebihan. Biasa saja. Semoga usaha ini ada ujungnya yang berpihak pada NKRI.

Berita tersebar saat ini terlalu hiperbolis? Bahkan pembodohan publik? Kalau ada yang menganggap demikian dapat dengan mudah ditanggulangi. Publikasikan saja kontrak kerja freeport, biar rakyat tahu masalahnya dimana. Dalam kontrak kerja dijelaskan kronologis dan siapa berbuat apa. Atau setidaknya ada 'rangkuman' kontrak kerja yang valid. Saat ini rakyat saling lempar isu tanpa dasar bukti yang cukup kuat, tanpa acuan dokumen yang ‘sahih’. Kegaduhan yang membingungkan. Lalu, kalau kontrak kerja tak kunjung terpublikasi? Berarti belum ada usaha 'pemintaran' rakyat supaya rakyat pintar, tidak dibodoh-bodohi. Entah disengaja atau tidak. 

Sambil menunggu HoA terealisasi lebih lanjut lg pada realisasi perolehan saham ataupun pemilikan mayoritas bagi NKRI, masih ada yang perlu diperjuangkan. Disertai semangat 45, pemerintah kudu melakukan tuntutan ganti rugi kerusakan lingkungan yang telah dibuat oleh Freeport, yaitu buangan limbah tambang (tailing) ke sungai di sekitar wilayah operasionalnya. Setidaknya ada lima  sungai yang tercemar. Ini fakta. Nilainya bisa puluhan trilyun rupiah. Nah, bisa ditukar dengan sejumlah saham yang dicita-citakan, tanpa perlu (lagi-lagi) ngutang! 

Isu lingkungan tak seseksi politik. Tapi jika pemerintah sukses membobol kasus lingkungan ini, acung jempol untuk pemerintah. “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, itu pasti! Tapi perlu usaha untuk realisasi. Bukan mission impossible kok. Semoga. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir