BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Jangan Cari Kambing Hitam Atas Penurunan Daya Beli

Ada yang mengatakan, bahwa yang terjadi saat ini bukanlah penurunan daya beli, melainkan pergeseran (shifting) dari toko ritel konvensional ke e-commerce. Indikatornya adalah: Pertama, pertumbuhan toko online yang pesat, hingga 17 persen dalam sepuluh tahun terakhir (Data BPS 2016), dengan platform jual-beli hingga usaha rumahan yang jumlahnya  mencapai 26,2 juta unit, seperti yang ditulis dalam sinopsis watyutink.com. Bisa juga jumlahnya lebih. Kedua, omset salah satu perusahaan e-commerce selama Lebaran lalu naik hingga 200 persen, dan sebuah perusahaan jasa pengiriman/logistik dikabarkan harus merekrut 500 karyawan baru untuk melayani tingginya pengiriman barang dari toko online selama Lebaran lalu. Jadi, menurut mereka yang berpendapat dengan teori shifting, hal ini adalah kewajaran. Di satu sisi, peritel konvensional mengalami kerugian dan penurunan, disisi lainnya, pemain e-commerce berkembang pesat dan meraup untung besar. Tapi benarkah e-Commerce penyebabnya?

Kalau mau jujur, sebenarnya munculnya e-commerce dan perubahan pola belanja generasi milenial yang disruptif dan melek digital, tidak bisa menggambarkan kondisi ekonomi secara nasional. Karena, porsi e-commerce di Indonesia terhadap total ritel nasional masih di bawah 1 persen.  Itu artinya, teori shifting tersebut tidak bisa dijadikan alasan penyebab turunnya penjualan ritel secara nasional.

Faktanya, kalau dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), daya beli masyarakat memang menurun tajam sejak 3 tahun lalu. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga terus melambat, dari 5,15 persen di tahun 2014 menjadi 4,93 persen di tahun 2017. Tentu saja, bagi negara yang 57 persen kue ekonominya dibentuk dari sektor konsumsi, tentu tren penurunan tersebut berimbas secara signifkan pada sektor ritel yang menjual consumer goods, yang tentu pasti ikut turun.

Nah, kalau benar-benar mau mengamati, penyebab utama turunnya daya beli pada tiga tahun terakhir tersebut, salah satunya, karena era “Commodity Boom”.  Terutama kenaikan harga minyak berakhir disertai dengan turunnya perekonomian China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Penurunan kinerja ekonomi secara global tersebut membuat ekonomi Indonesia terpukul.

Sementara, di sisi lain, Pemerintah ingin mengembalikan keadaan ekonomi dengan menggenjot pembangunan infrastruktur. Sayangnya obat yang diramu Pemerintah masih belum tokcer. Pembangunan infrastruktur berbeda dari era Soeharto dulu dalam hal penyerapan tenaga kerja. Karena saat ini teknologi konstruksi sudah canggih, maka tidak terlalu dibutuhkan banyak tenaga kerja.

Jadi, ratusan proyek infrastruktur yang dibuat Pemerintah saat ini, tidak sebanding dengan tenaga kerja yang diserap. Begitu pun dengan investasi yang masuk ke Indonesia makin padat modal dan padat teknologi ketimbang padat karya. Wajar apabila realisasi penyerapan tenaga kerja versi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menurun 141 ribu orang di semester I 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau penyerapan tenaga kerjanya jelek, otomatis pendapatan masyarakat secara umum tidak bisa mengejar kenaikan harga. Belum lagi, pencabutan subsidi listrik memukul masyarakat dari sisi pengeluaran dari Januari hingga Juni.

Melihat realita penurunan daya beli tersebut, sebaiknya Pemerintah tidak lagi berdiskusi dan mencari berbagai macam kambing hitam, termasuk kepada e-Commerce. Melainkan bekerjasama dengan pelaku usaha merumuskan jalan keluar dari kesulitan saat ini. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung