BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif KAWALI (Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)
Jakarta Perlu Lokasi Sendiri Kelola Sampah

Rakyat DKI Jakarta produksi sampah lebih dari 8.500 ton/hari yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang sekitar 7.000 ton/hari. Merupakan volume sampah sangat besar, sehingga dibutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Kita ketahui persoalan sampah ini makin hari tambah pelik dan kompleks yang tidak berkesudahan permasalahnya. Selalu saja menjadi bulan-bulanan Pemerintah Bekasi bila tidak terpenuhi keinginannya (hibah dana dan kemitraan)

Maka diperlukan komitmen kuat untuk melakukan revitalisasi pengelolaan sampah DKI secara total, dan tepat guna dengan berbagai cara seperti: Intermediate Treatment Facility (ITF) yang berperspektif lingkungan (ramah lingkungan), juga diiringi dengan pengelolaan dan pemilahan mulai dari sumbernya, memperdayakan pembangunan TPS 3R perwilayah agar mempermudah pengelolaan dan pemilahan sampahnya terlebih dahulu.

Dalam pengamatan kami, pengelolaan sampah DKI penanganannya selama ini masih bergantung pada TPST Bantar Gebang yang berada di Kota Bekasi. Kita perhatikan juga sistem  pengelolaan sampahnya masih dengan sistem pola dengan ditumpuk secara terbuka (open dumping). Dimana sistem tersebut tak lagi diperkenankan seharusnya, sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan. Dalam Pasal 29 huruf (e) dijelaskan, dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir. Sistem model pengolahan seperti ini yang selalu di cari-cari kesalahannya oleh berbagai pihak demi mendapatkan keinginannya (Dana Hibah dan kemitraan dan lain-lain)

Sampah yang ditumpuk terbuka akan rentan dengan penanganan air lindi (leacheate), serta gas methana (CH4) yang timbul akibat reaksi biokimia, dapat menyebabkan ledakan dan kebakaran di TPA (sudah beberapa kali terjadi hal ini di TPST) Gas methana yang dihasilkan pada timbunan sampah di lokasi TPA, juga telah menyumbang 20-30 kali lebih besar dari pada karbon dioksida (CO2)

Karbon dioksida merupakan pembentuk emisi gas rumah kaca (GRK). Zat tersebut pun menjadi penyebab meningkatnya suhu bumi atau biasa disebut pemanasan global .

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di TPST Bantar Gebang, Meski sudah dilakukan perbaikan TPST Bantar gebang, namun dampak negatif lingkungan dan sosial menjadi sumber masalah. Seperti penyakit, pencemaran udara, tanah, dan air tanah/irigasi, bau hingga radius ber-kilometer jarak jangkaunya, menyebabkan krisis air bersih, serta rawan konflik sosial seperti yang terjadi saat ini.

Jakarta tidak bisa terus-menerus berpangku tangan dengan daerah lain, demi mengurangi kerusakan ekologi yang lebih serius dan over load penimbunan sampah di TPST Bantargebang Bekasi di perlukan pengelolaan sampah jakarta di dalam kotanya sendiri.

Selain itu, harusnya pemerintah Bekasi Kota melakukan evaluasi dan intropeksi terhadap kenerjanya sendiri. Selama ini DKI beri uang hibah dan kemitraan dengan wilayah penyangahnya dengan banyak kemudahan, karena manfaatnya untuk pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup di area wilayah terdampak atas aktivitas TPST Bantar Gebang. Itupun  penggunaannya harus tepat sasaran dan hati-hati, bukan sebaliknya dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya di luar kepentingan pemulihan lingkungan di Bekasi

Saya menduga dalam kasus penahan truk sampah milik DKI oleh Dishub Pemda Bekasi ini hanya akal-akalan saja. Dan warga sekitar TPST hanya dijadikan alat belaka untuk melakukan tekanan ke Pemerintah DKI. Isu truk tidak memenuhi standar dan perjanjian dijadikan alat saja. Wong selama ini tidak ada masalah. Baru ada masalahkan semenjak kas Pemda Bekasi defisit dan pihak bekasi mengajukan peningkatan dana hibah dan dana kemitraan dengan DKI yang belum semuanya disetujui. Patut diduga ini penyebab terjadinya skenario penahan truk sampah milik DKI ini.

Saran saya, Pemerintah Bekasi harus bijaksana menyikapi permasalahan internalnya dan ekternalnya, jangan nanti masalahnya berbalik ke mukanya sendiri. Keyakinan saya KPK juga sudah mengendus masalah ini. Untuk itu, KAWALI akan turut mendorong KPK segera turun investigasi dana hibah karena banyak carut-marut pemanfaatan dana hibah ini tidak pada tempatnya. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF