BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Jadikan UMKM Inti Ekonomi RI

Indonesia, seperti banyak negara lain, menghadapi tantangan yang tidak mudah, seperti lemahnya institusi kelembagaan, lingkungan bisnis yang rapuh, hingga masalah sosial ekonomi yang kompleks seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi. 

Menghadapi berbagai tantangan ini, UMKM menjadi pondasi bagi perekonomian bangsa. UMKM saat ini menjadi inti kegiatan ekonomi, solusi efektif pemberantasan kemiskinan, sumber utama lapangan kerja dan kontributor utama pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, UMKM juga dihadapkan beragam masalah seperti lemahnya SDM, persoalan pembiayaan, minimnya pengetahuan tentang teknologi, kendala modal hingga masalah kelembagaan yang menghambat pengembangan UMKM.

Terkait urgensi Omnibus Law dan pengembangan UMKM ke depannya, setidaknya ada 4 hal utama yang harus menjadi perhatian pemerintah.

1. Akses terhadap kredit perbankan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses kredit dari bank-bank konvensional. Ada banyak persoalan, mulai dari kurangnya pemahaman pihak perbankan tentang siklus bisnis UMKM (terlebih lagi di era industri 4.0), dan tidak mau memberikan pinjaman terhadap mereka, persoalan agunan dan persyaratan kredit yang terlalu kompleks dan memberatkan UMKM, hingga masalah rendahnya literasi keuangan pebisnis UMKM yang menyebabkan mereka tidak mampu mengakses kredit atau tidak mampu mengoptimalkan kredit yang mereka dapatkan.

Di Indonesia sendiri berbagai langkah inovatif sebenarnya sudah dimulai, bahkan sejak lama. Sebagaimana negara lain di dunia seperti Austria, Belgia, Prancis, Italia, dan Belanda mekanisme penjaminan kredit melalui pihak ketiga sudah lama diimplementasikan di Indonesia. Namun demikian solusi ini belum cukup efektif mengatasi masalah gagal bayar UMKM di Indonesia.

Riset saya menunjukkan bahwa mekanisme penjaminan kredit melalui pihak ketiga menjadi tidak efektif karena kendala utama gagal bayar di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan dari para pelaku bisnis UMKM. Akibatnya, pelaku bisnis UMKM tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis kualitas kredit yang ditawarkan, ketidakmampuan mengidentifikasi proyeksi keuangan bisnis, hingga lemahnya kemampuan mitigasi jika terjadi masalah finansial.

Oleh karena itu, program literasi keuangan harus menjadi bagian utama dari proses pembiayaan kredit UMKM. Program ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha bisnis tetapi juga institusi perbankan.

Disamping itu, Indonesia sebetulnya bisa mengadopsi solusi inovatif yang dikembangkan oleh negara lain di dunia. Di Nigeria, misalnya, assestment credit sudah memanfaatkan fitur teknologi dimana pelaku bisnis UMKM hanya cukup mengisi self-assestment online module dan pembiayaan kredit bisa dilakukan dengan cepat dan terukur.

Di Belgia dan Prancis, UMKM didukung oleh layanan konseling kredit yang kuat. Alih-alih menaruh kecurigaan kepada pelaku UMKM, konsep berpikirnya dibalik, yaitu membangun sistem untuk mencegah terjadinya gagal bayar. Hal itu dilakukan karena stakeholders terkait memahami betul bahwa UMKM adalah pondasi perekonomian karena banyak korporasi besar berawal dari proses bisnis dengan skala kecil.

2. Data

Saat ini pengambil kebijakan baik di level pusat maupun daerah serta juga para peneliti mengalami kesulitan dalam menganalisis data UMKM yang ada. Hal itu dikarenakan data yang ada tersebar di berbagai institusi yang berbeda dengan fokus dan karakteristik data yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Program satu data harus menjadi prioritas pemerintah. Sehingga kebijakan yang dilahirkan juga jauh lebih berkualitas. Hal lain yang tidak kalah pentingnya, pemerintah harus merumuskan kembali definisi konseptual UMKM.

Transformasi ekonomi yang begitu cepat harus diikuti dengan pambaruan cara berpikir terhadap UMKM, definisi UMKM dalam peraturan perundangan sebelumnya bisa saja sudah tidak relevan lagi dengan konteks sekarang yang sangat bergantung pada labour market yang lebih fleksibel, serta penggunaan teknologi dan inovasi sebagai pondasi utama bisnis UMKM.

3. Program kemitraan antara UMKM dan korporasi besar

Omnibus Law harus mampu merumuskan aturan-aturan yang memungkinkan pola kerja sama yang menguntungkan antara UMKM dan korporasi besar. Program kemitraan seperti ini sebetulnya bukanlah hal baru dalam bisnis UMKM.

Namun demikian, banyak program kemitraan yang gagal. UMKM dan korporasi besar seringkali punya goals yang berbeda. Satu hal penting lagi yang perlu dipahami, UMKM seringkali memiliki nilai tawar yang lebih rendah. Pemerintah harus mampu menjadi jembatan untuk membangun trust antara kedua belah pihak. Omnibus Law harus mendukung terciptanya hal tersebut.

Omnibus Law harus mendukung sistem yang bisa menciptakan fungsi kontrol yang seimbang antara kedua belah pihak - UMKM dan korporasi besar .

4. Regulasi

Memang tidak mudah menemukan fomulasi aturan pengembangan UMKM di Indonesia. Namun demikian setidaknya ada beberapa elemen yang harus ditangkap oleh omnibus law yaitu penyederhanaan prosedur administrasi, reformasi pajak yang terukur, membangun hubungan kolaboratif antara pelaku UMKM dan masyarakat, serta  penggunaan teknologi digital untuk mengurangi beban administrasi.

Beberapa tahun terakhir pemerintah sudah mulai membangun regulasi untuk mengurangi beban adminsitrasi bagi pelaku usaha startups, dan penyederhanaan perizinan. Namun demikian hal itu belum cukup mampu mengurai benang kusut regulasi UMKM di Indonesia. Di banyak Negara di Eropa, pemerintah sudah mulai menyusun aturan-aturan yang mengurangi peran pemerintah daerah dalam proses perizinan UMKM diluar aturan-aturan baku yang sudah disusun oleh pemerintah

Di Denmark, misalnya, dibentuk forum bisnis untuk mengidentifikasi regulasi UMKM yang tidak tepat dan efisien. Di Swedia, terdapat program khusus yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku bisnis melalui Burden Hunt Program untuk mengembangkan regulasi yang cerdas dan efektif.

Di Inggris, terdapat situs web Red Tape Challenge yang diinisiasi sendiri oleh pemerintah sebagai ruang diskusi terbuka terkait peraturan pemerintah yang berkaitan dengan bisnis UMKM, Komentar dalam website tersebut digunakan oleh pemerintah Inggris untuk merancang paket regulasi untuk memotong birokrasi yang tidak efisien.

Omnibus Law sebetulnya bisa menjadi momentum dan pintu masuk bagi pemerintah untuk memulai kebijakan yang lebih inovatif untuk pengembangan UMKM di Indonesia. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF