BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)
Jadikan Batam Kawasasan Ekonomi Istimewa

Perihal kemunduran kinerja kawasan industri Batam, menurut saya yang terjadi jelas salah urus. Batam adalah bagian dari salah urus. Hal itu sudah berlangsung lama dan bukan hanya di era nya pak Jokowi terutama paska otonomi daerah. Batam kemudian menjadi salah kiblat. Karena Batam itu sebetulnya adalah kawasan industri yang khusus, dari awal design nya adalah Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK.

Problem nya, kawasan ekonomi khusus tersebut ternyata bukan seperti yang di addres oleh Undang Undang KEK. Jadi berbeda. Undang Undang KEK itu sejatinya untuk kepentingan daerah. Batam sebagai kawasan industri unggulan itu mimpinya adalah untuk kepentingan Indonesia. Jadi memang tidak akan bisa pengelolaan Batam dengan menggunakan KEK, walaupun namanya Kawasan Ekonomi Khusus.

Persoalannya ini sudah lama dan semakin carut marut. Waktu itu kami pernah membikin riset atau kajian bahwa Batam ini harus diselesaikan dengan langkah pertama, Goodwill dulu dari pemerintah, terutama pemerintah pusat.

Jadi kami senang watyutink.com mengangkat perihal ini mumpung momentumnya ada disaat menjelang pergantian kepemimpinan baik yang lama atau yang baru. Masyarakat pasti ingin mengetahui apa platform atau goodwill dari masing-masing capres untuk empat tahun ke depan bagi Batam. Karena Batam ini adalah mimpi Indonesia sebenarnya.

Mestinya kalau sekarang kita mau mengejar industrialisasi dan sebagainya, telah tersedia satu kawasan yang telah siap yakni Batam.

Jadi pertama, ada tumpang tindih secara hukum akibat munculnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Makanya ihwal Batam ini harus ada keberanian. Misalnya pemerintah membuat satu terobosan hukum dengan menetapkan Batam sebagai Daerah Ekonomi Khusus, seperti Daerah Istimewa Aceh.

Hal ini--khususnya secara administrasi pemerintahan--Batam dibuat menjadi daerah ekonomi sehingga tidak ada urusan dengan pemerintahan, seperti halnya kita bandingkan dengan kawasan-kawasan industri yang sekarang menjadi pesaing terutama yang sekarang berkembang pesat seperti Shenzen di China serta kawasan ekonomi di Malaysia dan Thailand.

Di sana memang seperti Negara dalam Negara dalam artian “tata kelola”nya di berikan kekhususan. Jadi peraturan di kawasan industri itu memang harus khusus. tetapi juga memiliki kepentingan spesial dan tidak seperti sekarang, di berikan fasilitas khusus tapi tidak punya manfaat khusus.

Batam, apapun namanya yang utama adalah selesaikan secara hukum dulu. Antara lain berikan keistimewaan dengan nama Daerah Ekonomi Khusus.

Kenapa diberikan keistimewaan, karena semata-mata untuk tujuan ekonomi dan bukan untuk tujuan yang lain. Oleh karena itu perlu revitalisasi. Kalau sekarang, gara-gara Otonomi Daerah masyarakat berbondong ke Batam sehingga sekarang Batam menjadi padat.

Padahal yang namanya daerah ekonomi itu, penduduknya diarahkan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan ekonomi industri di daerah tersebut. Tapi karena untuk tujuan pilkada maka jumlah pendukung menentukan, sehingga jumlah penduduknya melebihi kebutuhan kegiatan ekonomi yang ada di Batam. Terutama kegiatan industri. Hal ini masih memungkinkan untuk di revitalisasi misalnya ditentukan ada satu wilayah Batam yang masih luas untuk direvitalisasi penduduknya berdasarkan hasil studi kelayakannya.

Selanjutnya kawasan yang tadinya diperuntukan untuk industri, direvitalisasi kembali. Benar-benar dikembalikan kepada fungsinya seperti semula menjadi kawasan industri.

Sebenarnya dulu di dalam Perpres saat awal pembangunan kawasan ini, telah ada tiga pilar untuk industri dan sebagainya.

Semuanya sudah dilakukan kecuali ada satu hal yang belum, yaitu pembangunan infrastruktur terutama transhipmen. Hal Itu amat vital karena kalau kita ingin mengembangkan Batam sebagai pusat industri maka kita harus punya pelabuhan yang memadai. Kalau pelabuhan itu kita bangun, maka Singapura pun akan “lewat”.

Karena saat ini pelabuhan di Singapura itu sudah mahal sekali biaya jasa pengapalan dan sebagainya. Ekspor kita pun tidak harus melalui Singapura kalau itu telah ada. Artinya Batam benar-benar menjadi gerbong penarik pulau-pulau di sekitarnya, bisa dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera termasuk dari Jawa.

Hal mana nanti bisa sebagai basis pertahanan juga, karena China juga baru mengembangkan “BRI” yang dulunya Jalur Sutera.

Jika kita bisa menempatkan Batam sebagai “etalase” Indonesia, maka berbagai pengusaha tidak harus merangsek ke pulau-pulau lain cukup dengan Batam selaku etalase Indonesia. Batam bisa menjadi “Border” dan itu memudahkan karena Batam juga sebagai enclave. Kalau sudah jadi border point yang kuat maka penyelundupan pun bisa di minimalisir.

Yang selama ini menjadi persoalan adalah di dalam negeri kita selalu di adu domba. Para elit nya pun demikian. Sehingga yang di untungkan adalah Singapura.

Singapura akan selalu memanfaatkan kelemahan Batam untuk bisa menikmati berbagai macam gain perdagangan, termasuk menjadi pusat transhipmen, juga pusat ekspor Impor. Padahal Singapura jauh lebih kecil tetapi ekspor nya jauh lebih besar dari Indonesia. Berarti barangnya sesungguhnya adalah barang dari Indonesia.

Oleh karena itu persoalan Batam ini harus diangkat di masa transisi sekarang. Siapapun yang menjadi presiden nya nanti harus ditanya mengenai komitmen nya untuk membangun Batam kembali.

Karena Batam bisa paling cepat untuk mengakselerasi industrialisasi sebab sarana nya telah siap semua baik infrastruktur dan segalanya. Tetapi Investor belum mau masuk karena belum adanya kepastian hukum dan regulasi.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi