BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional
Isyarat Politik di Balik Kritik JK

Kritik terbuka Jusuf Kalla, panggilan akrab JK, tentang kebijakan pembangunan infra struktur, telah membuka mata publik. Betapa semerawutnya pengelolaan republik dan negeri ini. Yang membuat kita terperangah, tak tanggung tanggung, kritik ini muncul justru dari wakil presiden, orang nomer dua pemerintahan Jokowi. Sehingga pro-kontra terhadap kritik JK tak terhindarkan menghiasi wacana publik. Lalu apa maknanya ?

Jika kita tengok ke belakang, maka akan terlihat dan patut dikritisi, bahwa mega proyek masa pemerintah Jokowi menuai masalah. Mulai dari pembangunan reklamasi teluk Jakarta, Meikarta, LRT dan jalan tol. Opini publik yang cukup hangat, misalnya pembangunan tol diduga terjadi penggelembungan biaya. Sehingga terkesan pembangun tol tersebut termahal di dunia.

Pembangunan proyek infrastruktur meskipun diklaim pemerintahan Jokowi sebagai kebijakan stratagis, namun jika dilihat dari aspek kebijakan ada sisi kelemahannya, serta menimbulkan implikasikasi serius. Karena dalam implementasi, antara nilai strategis yang ingin dicapai sangat tidak sebanding. Ujung-ujungnya, rakyatlah yang akan memikul segala cost ditimbulkan. Tidak bisa dipungkiri, sebagaimana yang dikemukan Kwik Kian Gie pembangunan tol dilakukan secara serampangan. Tidak bisa dipungkiri, pembangunan tol besar besaran itu, yang sangat diuntungkan negara China dan pemilik modal domestik.

Selain itu, kritik JK terhadap kebijakan pemerintah Jokowi-JK juga menunjukkan tentang pola relasi kekuasaan pada lingkaran elite. Sejak awal, setelah memenangkan pilpres, formasi pemerintahan dibangun atas kepentingan ekonomi politik. Tidak bisa dipungkiri, koloborasi dalam pembentukan pemerintahan syarat kepentingan para pemilik modal. Jual beli kewenangan, transaksi ekonomi politik, sebuah realitas tak terhindarkan. Penghentian mega proyek reklamasi teluk Jakarta, Meikarta, telah membuka tabir, sangat telanjang, bagaimana kongkalikong pejabat dengan penguasa.

Fenomena tersebut tidak mengherankan. Sebab, model relasi kekuasaan elite politik perburuan rente, sangat marak pada era reformasi. Jadi bukanlah suatu gejala baru. Model perburuan rente, sudah berlangsung sejak Orde Baru. Kita tentu sangat miris, tidak ada tanda-tanda perubahan, sebaliknya justru semakin menggila. Dan celakanya, model relasi kekuasaan perburan rente tersebut terjadi dan berkembang biak di tengah tatanan demokrasi.

Tak mengherankan, proses-proses mewujudkan pemerintahan clean government dan good govarnance menemui rintangan. Karena perpolitikan telah berubah menjadi arena transaksional, uang adalah kekuasaan, kekuasaan adalah uang. Sudah menjadi rahasia umum, budaya kekuasaan semacam ini merambah kesemua lini pemerintahan maupun nonpemerintahan.

Realitas politik yang sangat antagonis itu mengisyarakat reformasi telah gagal membendung model relasi kekuasaan perburuan rente. Karenanya, keretakan antara Presiden Jokowi dan JK sebagai wakil presiden sebuah konsekuensi logis saja. Selain memang ada kelemahan dalam pembentukan kebijakan pemerintah itu sendiri. Juga mengisyaratkan adanya konflik kepentingan dalam memperebutkan kue pembangunan, pada mega proyek triliunan. Jadi tidak ada yang ganjil, soal kritikan yang dilempar oleh JK. Karena relasi kekuasaan yang dibangun atas dasar nilai pragmatis, transaksional ekonomi politik, bukan ideologis.

Yang menarik di balik kritikan JK, secara politis bukan sekedar mengritik, ataupun kritikan biasa. Tapi syarat politis, diibaratkan, kritikan JK adalah tembakan jitu, langsung mengarah kejantung kekuasaan Jokowi dan kroninya. Tembakan gawang JK ini, apakah sebuah isyarat, Jokowi sedang mengalami kemerosotan trust politik dan delegitimasi politik yang sangat serius? Bukan hanya disebabkan oleh blunder kebijakan yang dibuatnya dan berefek pada ketidak puasan publik. Tapi juga, sebuah realitas baru, di mana kelompok strategis yang penopang kekuasaannya sedang mengalami keretakan dan konflik kepentingan secara terbuka. Dalam waktu yang sama, bisa juga dibaca sebagai manuver politik bagi kelompok kepentingan, untuk memperkuat bargaining position pasca pilpres???

Terlepas apapun motif di balik kritikan JK, yang jelas, fungsi dan mekanisme check and balances menunjukkan semakin lemah dalam penyelenggaraan pemerintah. Praktik pemerintahan dan relasi kekuasaan kong kalikong, yang sangat kental kepentingan ekonomi politik. Fenomena ini sangat telanjang dalam pusaran elite politik hingga kelapisan elite bawah. Akibatnya, Kita tidak hanya merusak nilai demokrasi, tapi juga menghancurkan masa depan bangsa. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF