BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Nasional WALHI
Introspeksi dan Perbaikan Serius pada Industri Minyak Sawit

Reaksi pemerintah terhadap UE sangatlah berlebihan dan kekanak-kanakan berdasarkan beberapa alasan berikut:

1. Pelarangan tersebut bukanlah untuk keseluruhan CPO yang masuk ke UE. Pelarangan hanya dibatasi bagi penggunaan CPO untuk biofuel, sementara CPO untuk keperluan lainnya tidak lah dilarang.

2. Pelarangan tersebut diberlakukan mulai 2030, artinya Indonesia masih boleh mengekspor CPO untuk biofuel hingga 10 tahun ke depan. Sampai batas waktu tersebut Indonesia seharusnya bisa menyiapkan peta jalan untuk mulai mengurangi secara bertahap ekspor CPO untuk biofuel Eropa dan beralih ke produk lainnya.

3. Kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibat praktik ekspansi industri sawit sudah sangat kasat mata dan tidak bisa disembunyikan dan dipungkiri lagi oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah melakukan penegakan hukum yang serius dan tetap pada konitmennya untuk tidak menambah lagi alokasi untuk perkebunan sawit yang saat ini sudah mencapai 14 juta hektar lebih. Bandingkan dengan luas lahan pertanian pangan yang hanya sekitar 7 juta hektar. Apakah rakyat Indonesia akan disuruh makan sawit di masa depan? 

4. Petani sawit sering sekali dijadikan alasan oleh pemerintah dan industri sawit skala besar, padahal bukti-bukti dan penelitian menunjukkan banyaknya konflik sosial, perampasan lahan, serta petani sawit kecil yang terilit hutang kepada perusahaan. Belum lagi praktik buruk terhadap buruh harian lepas di kebun-kebun sawit besar yang kondisinya sangat tidak manusiawi. Sebaiknya pemerintah menegur dan menghukum industri besar yang telah menghina harkat dan martabat rakyat kecil, dan bukannya membela membabi buta kepentingan industri besar sawit. 

5. Industri sawit skala besar telah mengakibatkan pencemaran sumber-sumber air warga lokal, dan sering berkonflik dengan masyarakat adat. Seharusnya, kembali, pemerintah melindungi segenap warga dan rakyat Indonesia, dan bukan menutup-nutupi berbagai permasalahan yang ditimbulkan industri sawit skala besar.

6. Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan atas produktivitas kebun sawit Indonesia yang masih sangat rendah. Hal ini mengakibatkan permintaan dan kerakusan atas lahan yang terus meningkat. Jika produktivitas bisa ditingkatkan, maka luas lahan yang diperlukan tidak perlu lebih banyak untuk bisa menghasilkan volume yang sama.

Oleh karenanya, pemerintah sebaiknya melakukan introspeksi dan perbaikan yang serius pada sektor industri sawit ini, dan bukannya seperti orang kebakaran jenggot dan bertindak bagaikan "buruk rupa cermin dibelah."

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung