BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center
Intisari Penyebab Korupsi ABPD dan Pencegahannya

Korupsi massal anggota DPRD Kota Malang menunjukan bahwa proses penyusunan dan pembahasan APBD masih rentan memunculkan praktik korupsi. Praktik korupsi ini bisa dilihat dari tiga sisi, yaitu:

Pertama, penerapan transparansi dalam perencanaan penganggaran. Tampak pemerintahan daerah belum secara serius menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam perencanaan penganggaran. Kalau seluruh dokumen perencanaan dan penanggaran dibuat transparan, maka ini bisa meminimalisir praktik korupsi. Nah, Inpres tentang E-Government memang masih belum banyak diterapkan di daerah. E-Budgeting juga sama sekali belum diterapkan sungguh-sungguh, bahkan banyak daerah yang belum membangun sistemnya. Saya pikir, pemerintah pusat harus serius untuk melakukan “intervensi” agar sistem itu terbangun di daerah.

Kedua, kewenangan DPRD dalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah. Kalau melihat regulasi memang posisi DPRD dan kepala daerah itu kan setara, sama-sama SKPD. Dalam konteks anggaran, kewenangan DPRD harus ada pembatasan. Selama ini mereka punya kewenangan mengutak-atik usulan pemerintah, di mana kewenangan ini harusnya punya indikator mengenai boleh tidaknya DPRD utak-atik usulan pemerintah. Jadi, saat ini dewan punya kewenangan mengusulkan program dan kegiatan melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Dalam kerangka tertib anggaran dan mencegah korupsi, kewenangan ini harusnya dibatasi dan diatur lebih ketat dengan membuat sebuah sistem yang transparan dan terintegrasi antara Pokir dewan dengan hasil musrenbang dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sejatinya kewenangan DPRD hanya sampai pada mengusulkan program dan kegiatan atas nama Pokir DPRD, dan tidak masuk di wilayah menentukan pagu atau alokasi anggaran yang merupakan kewenangan eksekutif.

Ketiga, pembahasan anggaran di DPRD harus transparan. Kamar-kamar pembahasan anggaran di Banggar maupun di Komisi-Komisi DPRD harus dibuat secara transparan. Sebab pembahasan anggaran saat ini kan dikenal istilah rapat tertutup dan rapat terbuka. Sehingga seluruh rapat pembahasan anggaran itu mestinya dilakukan secara terbuka untuk umum. Apalagi rapat tertutup itu kemudian sering diakali. Misalnya, rapat-rapat panitia kerja (Panja). Panitia kecil ini seringkali menjadi tim yang memfasilitasi masuknya anggaran-anggaran yang memang potensi dikorupsi.

Jadi, kalau ada yang menilai bahwa suap pengesahan APBD itu karena anggaran didesain untuk diselewengkan tentu opini ini ada benarnya. Meski begitu, maraknya kasus korupsi memang seringkali terjadi di APBD-P meskipun di APBD murni juga masih banyak celah korupsi. Saya kira di daerah ini juga harus mulai didorong agar penyusunan anggaran benar-benar streak terhadap perencanaan yang telah mereka buat. Artinya, perencanaan program dan anggaran dalam APBD disusun lebih terukur  dan realistis dapat direalisasikan pada tahun anggaran yang direncanakan sehingga tidak menimbulkan banyak sisa anggaran diakhir tahun anggaran baik dalam baik dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Banyaknya SiLPA di APBD kerap menjadi alasan pemerintah daerah untuk melakukan revisi APBD. Padahal APBD-P seringkai menjadi ruang korupsi anggaran. Maka dari itu, pemerintah perlu mengatur agar pembahasan APBD-P dibatasi atau ditiadakan sama sekali, di mana praktik itu sudah dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi yang tidak melakukan perubahan anggaran melalui APBN-P 2018.

Sebenarnya, perbuatan korupsi itu didasari oleh adanya sistem yang membuka/memberikan jalan untuk korupsi. Selain itu, partai politik sebagai pilar demokrasi juga harusnya membuktikan bahwa wadah aspirasi itu dibangun secara transparan, baik dari sisi pengkaderan maupun tata kelola keuangan parpol. Sehingga, saya kira UU Partai Politik kita perlu direvisi karena di satu sisi parpol bersifat struktural, tetapi di sisi lain bersifat desentralisasi.  

Bahkan bisa jadi kasus korupsi 41 anggota DPRD Kota Malang ini akibat beban kepada partai sangat tinggi. Namun demikian, ke depan perlu diberlakukan hukuman progresif yang massif berupa pencabutan hak politik bagi para koruptor terutama dari kalangan pejabat negara/daerah dan politisi hasil pemilu/pilkada karena mereka telah mengkhianati rakyat. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF