BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Wakil Direktur 1 Program Pendidikan Vokasi UI.
Intensifkan Program Magang Bersertifikat

Harus diluruskan dulu istilah menganggur, ada namanya pengangguran terdidik. Persoalannya pertama, ada “mismatch” antara lulusan pendidikan kejuruan (Misalnya lulusan SMK) dengan ketersediaan lapangan kerja. Contoh kecil lulusan SMK Akuntansi, paling banter akan kerja di minimarket dan tidak bisa di kantor akuntan, karena kantor akuntan itu ada syarat minimal D3/S1. Sementara jumlah minimarket terbatas, maka otomatis lulusan yang lain menganggur.

Kedua, dunia usaha/industri kadang tidak sesuai antara keahlian lulusan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Misalnya di industri yang butuh tenaga terampil pengelasan kapal bawah air. Itu tidak tersedia karena memang tidak banyak sekolah kejuruan yang menyediakan jurusan pengelasan.

Sekarang bagaimana mengatasi itu? Ya dengan pelatihan. Jika mengharapkan Balai Latihan Kerja (BLK), pertanyaannya apakah BLK responsif terhadap kebutuhan tenaga kerja? Karena mungkin BLK itu kesulitan bergerak mengingat organisasinya BLU/UPT yang harus bertanggungjawab dalam masalah-masalah administrasi keuangan dan lain-lain.

Boleh jadi peringkat kemudahan bisnis dan industri kita naik, tapi industri kita sepertinya sudah bergeser ke padat modal/teknologi daripada padat karya. Misalnya kantor akuntan publik tadi, yang diterima pasti tenaga high skill. Sisi lain, info dari sensus ekonomi 2016, terdapat sekitar 26 juta unit usaha, 97-98 persennya adalah Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sisanya 2-3 persen itu usaha besar dan menengah. Jadi tenaga kerjanya pasti tak banyak dan rentan terhadap gejolak ekonomi. Harus ada perubahan mindset untuk pengembangan industri.

Terlebih sekarang sumbangan sektor riil terhadap PDB itu makin menurun, mungkin sekitar 20 persen saja. Jadi jika pertumbuhan industri tidak pesat, maka tidak mungkin serapan tenaga kerja nya akan tinggi. Itu sudah rumusan baku. Tenaga kerja kurang terampil itu biasanya diserap industri yang orientasi ekspor karena butuh tenaga kerja banyak. Misalnya garment, sepatu, sawit dan lain-lain.

Mengenai tenaga kerja asing, hal itu terkait dengan skill tersertifikasi yang dimiliki pekerja asing. Contohnya dalam rencana kereta cepat, membutuhkan tenaga bersertifikat yang mampu memasang rel kereta dengan akurat. Kita belum punya seperti itu

Kita bermasalah dalam eksekusi program. Kasus sertifikasi profesi, antara Dikti dan Naker saja tidak pernah klop. Presiden Jokowi sudah benar ingin meningkatkan pendidikan vokasi, tapi ternyata vokasi itu dominan politeknik/diploma. Dulu pendidikan vokasi itu ada di universitas, insititut, sekolah tinggi, dan akademi. Tapi pendidikan diploma itu kebanyakan non engineering. Masalahnya, kalau engineering dia pasti akan mencetak tenaga kerja manufaktur. Sementara tenaga kerja bidang manufaktur kira-kira 20 juta, jumlah angkatan kerja total sekitar 120 juta (2015). Jika yang 20 juta itu masuk ke bidang manufaktur, maka yang 100 juta orang itu mau dibawa kemana?

Dibutuhkan revitalisasi politeknik. Harus dilihat lagi prodi-prodinya, sesuaikah dengan kebutuhan dunia kerja tadi? Lulusan poltek pun harus disertifikasi yang diakui oleh dunia usaha/industri. Contoh RI dengan Jepang itu sudah menandatangani kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Salah satu klausulnya RI bisa mengirimkan tenaga kerja untuk bekerja di Jepang, di bidang nurse, atau care giver yang melayani orang jompo. Sektor lain jasa distribusi, jasa pariwisata dan travel, jasa konstruksi, jasa komunikasi, jasa keuangan, jasa bisnis, dan jasa transportasi. Peluang-peluang itu butuh pelatihan dan sertifikasi. Untuk perawat misalnya, butuh pelatihan bahasa Jepang.

Program magang itu penting sekali, kemudian disertifikasi. Persoalan radikalisme itu akarnya karena kemiskinan. Kalau program pelatihan, permagangan dijalankan dengan baik, maka relatif akan membantu persoalan pengangguran dan radikalisme. Dikti, Naker, dan UPT-UPT harus sinergi untuk menuntaskan masalah kurikulum dan pelatihan permagangan ini. Leadernya mungkin Kemenaker, dan  harus disiapkan roadmap penuntasan masalah ketenagakerjaan secara komprehensif. Itu harus berhasil karena Presiden Jokowi punya program untuk magang bersertifikat 2 juta orang, yang ada baru 4.000 orang tersertifikasi magang. (pso)

 

 

 

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir