BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia
Insentif Yes, Perkuat Rupiah Yes  

Pemerintah tengah menyusun kebijakan insentif fiskal sebelum Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 diluncurkan. Insentif tersebut berupa tax holiday, pajak final PPh untuk UMKM. Rancangan insentif fiskal ini kesulitannya pada metode.

Rencana pemberian insentif fiskal ini untuk menyembuhkan penyakit ekonomi Indonesia yang berulang terjadi. Penyakit ekonomi Indonesia sejak Orde Baru adalah jika ekonomi tumbuh cepat, atau terjadi gejolak ekonomi global, maka defisit transaksi berjalannya meningkat.

Pada masa Orde Baru defisit transaksi berjalan pernah dua kali meningkat di atas 4 persen dari PDB. Pertama terjadi pada tahun 1983 sehingga pemerintah mengeluarkan paket deregulasi dan debirokratisasi.

Pemerintah mengubah strategi pembangunan industrialisasi dari yang cenderung substitusi impor menjadi export oriented. Kosa kata yang paling laku di pemerintahan sejak 1983 adalah ekspor non migas.

Defisit transaksi berjalan kembali meningkat tajam pada 1993/1994. Pemerintah lalu mengatasinya dengan deregulasi dan debirokratisasi, tetapi tidak sembuh hingga 1998/1999.

Pasca reformasi, pada 2013 terjadi lagi defisit transaksi berjalan yang mencapai 3,3 persen, di atas normal. Pada saat itu aliran dana keluar terjadi (capital outflow) sehingga rupiah melemah. Hal ini baru berhenti pada September 2015.

Pada 2013/2014 hanya defisit transaksi berjalan yang membesar. Pasangan dari defisit transaksi berjalan adalah neraca modal/transaksi modal dan finansial. Blok kedua dari neraca pembayaran. Pada tahun 2017 defisit transaksi berjalan mencapai 17 miliar dolar AS, tetapi neraca modal dan finansial mencatat input 21 miliar dolar AS sehingga ada surplus 4 miliar dolar AS untuk menambah cadangan devisa.

Yang terjadi saat ini tidak seperti itu, defisit transaksi berjalan naik diperkirakan mencapai 28 miliar dolar AS, sementara neraca modal/finansial--dalam neraca pembayaran adalah investasi portofolio yang bersifat jangka pendek yang pada 2017 masih mampu menutup defisit transaksi berjalan—hanya mendapatkan aliran dana masuk sekitar 6-7 miliar dolar AS. Defisit menganga lebih besar.

Pemerintah bisa saja mengeluarkan kebijakkan macam-macam seperti insentif pajak, tetapi situasi saat ini berbeda dengan 2013.

Pada akhir Oktober bank-bank investasi menyatakan bahwa rupiah sudah terlalu murah, mengalami overweight. Pertaruhannya adalah pada saat rupiah berada di titik terendah, pemerintah membangun confident kepada investor bahwa inilah waktunya mereka membeli. Masuklah mereka ke Indonesia dan hal ini terjadi dalam sebulan terakhir rupiah menguat dari Rp15.200 ke Rp14.200-an.

Masih ada ruang penguatan bagi rupiah. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Oleh karena itu saat Bank Indonesia menaikan suku bunga, pemerintah mengiringinya dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi.

Tetapi kebijakan ini intinya bukan mengharapkan investasi ke depan dalam bentuk langsung karena akan memakan waktu lama, tetapi yang bersifat jangka pendek karena urusan defisit harus diselesaikan sekarang. BI dan pemerintah harus dapat mengisi momentum saat kembalinya investor ke Indonesia.

Pemerintah juga tengah menyiapkan insentif pajak yang akan diberikan kepada industri tertentu. Ada tiga blok besar industri yang menjadi biang keladi impor, tetapi kehadirannya memang diperlukan. Pertama, kelompok besi dan baja hingga perlengkapan mesin. Kedua, petrokimia dan kilang. Ketiga, kimia dasar yang di dalamnya industri farmasi. Kesemuanya ini melebihi 50 persen kebutuhan impor Indonesia.

Pertaruhannya adalah apakah Indonesia bisa mengundang mereka melakukan investasi di Tanah Air. Jika hanya mengharapkan tanpa memberikan insentif seperti tax holiday, investor tidak akan mau masuk. Negara lain yang menjadi pesaing Indonesia juga menawarkan insentif sebagai kekuatan mereka, sebagai bahan bargaining. (sar)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang