BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional

Secara umum, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi memerlukan dua komponen penting, yaitu: modal (capital) dan sumber daya manusia (labor). Ketersediaan kedua faktor tersebut juga perlu didukung oleh adanya transformasi teknologi yang berangkat dari kegiatan litbang.

Upaya menjamin ketersediaan capital, labor dan technology dalam negeri tersebutlah yang kini menjadi tantangan tidak hanya bagi Indonesia, namun juga banyak negara lain. Apalagi pada era perlambatan ekonomi global dewasa ini. Tidak mengherankan jika banyak negara kini berupaya mendorong daya saing di tingkat global dalam rangka memenuhi kebutuhan ketiga komponen tersebut secara berkualitas. Salah satunya melalui sistem pajak.

Tren menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, mayoritas negara di dunia berlomba-lomba mereformasi sistem pajaknya demi meningkatkan daya saing dan menggerakkan ekonomi domestik. Hal ini bisa dilihat dari: tren penurunan tarif PPh Badan, pemberian insentif pajak, merubah dan memodifikasi aspek pajak internasionalnya, dan sebagainya. 
Khusus untuk pemberian insentif pajak, studi yang dilakukan Cotrut dan Munyandi (2018) menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen dari 203 negara di dunia memberikan insentif pajak bagi menarik investasi dalam negeri. 

Secara umum, model insentif yang dilakukan adalah melalui tax holiday dan tax allowance. Lebih lanjut lagi, sekitar 25 persen dari 203 negara tersebut ternyata juga turut memberikan insentif bagi kegiatan litbang.

Memang benar bahwa insentif pajak memiliki pro dan kontra. Pihak yang pro mengatakan bahwa insentif dianggap lebih selektif dibandingkan dengan misalkan penurunan tarif sehingga penerimaan pajak tetap stabil. Insentif juga bisa mendorong perluasan basis pajak dan mendorong aktivitas ekonomi di sektor-sektor yang lebih targeted. Walau demikian, pihak yang kontra umumnya menyatakan bahwa insentif bersifat diskriminatif (kurang memperhatikan existing taxpayer), kurang berhasil menarik investasi dan sebagainya. 

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, insentif berbasis biaya sering dianggap lebih ideal karena menyasar kegiatan-kegiatan yang diinginkan oleh pemerintah serta efisien (Roosengard, 2017). 
Bagi Indonesia, perlu dipahami bahwa pemberian insentif pajak adalah jenis daya tarik sistem pajak yang paling rasional saat ini. Mengapa? Penurunan tarif dan perubahan sistem pajak internasional jelas membutuhkan perubahan UU PPh. Padahal, intensitas kompetisi pajak meningkat dan perlu diresponse secara cepat.

Insentif juga tidak akan mengganggu kestabilan penerimaan pajak Indonesia yang banyak berasal dari PPh Badan. Sebagai ilustrasi, sekitar 35 persen dari penerimaan PPh non-migas di Indonesia di 2018 berasal dari PPh Badan.
Khusus untuk skema super deduction atas kegiatan vokasi dan litbang, menurut saya itu sesuatu yang baik. Terutama guna mendukung kegiatan litbang di Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan demikian, bonus demografi bisa dimanfaatkan secara optimal serta upaya mengatasi middle income trap. Sebagai catatan, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah sejak lama memberikan insentif bagi kegiatan litbang. 

Sedangkan, untuk masalah SDM, negara-negara di Uni Eropa juga sudah memberikan fasilitas untuk kegiatan VET (vocational, education, and training) hingga pemberian suatu rezim pajak khusus bagi ekspatriat yang berkeahlian tinggi (high skill).

Tambahan lainnya, mendorong daya saing melalui sistem pajak pada dasarnya juga bisa dilakukan melalui pembenahan administrasi pajak. Beberapa hal sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh pemerintah seperti penggunaan teknologi informasi yang lebih luas, adanya restitusi PPN yang dipercepat, dan sebagainya. 

Saya yakin, dengan pembenahan kebijakan pajak dan administrasi pajak yang tepat, daya saing Indonesia juga bisa meningkat. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung