BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti
Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual

Dari sudut kebijakan publik, menurut saya ini tidak jelas arah dan tujuannya. Jadi kan kebijakan itu punya maksud dan tujuan secara kepentingan publik. Namanya juga kebijakan publik. Yang ada di Depok itu menurut saya, pertama, cuma untuk menghibur orang atau penyeberang jalan sekaligus pemberitahuan kepada para pengguna jalan supaya hati-hati di jalan, sosialisasi supaya masyarakat tertib. Kedua, menurut saya kebijakan itu hanya untuk mencari popularitas.

Dari sisi kebijakan publik, kebijakan itu tidak signifikan. Karena yang signifikan itu bagaimana mengurangi kemacetan. Bagaimana lalin lancar. Bagaimana tata tertib di dalam berlalu lintas. Jadi asas yang harus diperhatikan adalah asas kemanfaatan. Kebijakan ini tidak jelas manfaatnya dan tujuannya apa.

Menurut saya kebijakan ini memang inovasi kebijakan tetapi inovasi tidak ‘menjual’. Cenderung hanya improvisasi saja. Ini susah untuk dipertanggung jawabkan karena sekedar upaya agar Depok sebagai kota yang ramah kemudian cantik, warna-warni kota. Jika memang tujuannya ini sih OK saja.

Tapi kalau ini sifatnya terkait kepentingan publik ya harus dipertanyakan. Karena jika menyangkut kepentingan publik, maka pertimbangannya itu harus bermanfaat untuk publik. Kedua, ini menyangkut anggaran. Kan kalau membuat kebijakan seperti itu, kan pasti memanfaatkan APBD. Apakah ini nantinya akan masuk kategori pemborosan anggaran, atau mencari popularitas atau keuntungan pribadi. Ini jadi banyak pertanyaan makanya publik mencibir, karena banyak yang patut dipertanyakan. 

Yang harus diperhatikan seorang pemimpin saat akan membuat kebijakan adalah pertama ada kepastian hukum. Kebijakan itu harus mengandung kepastian hukum. Artinya dengan kebijakan itu dia, memperoleh sesuatu yang pasti. Kalau kebijakan ini menurut saya tidak ada kepastian untuk apa.

Kedua adalah adanya keterbukaan. Ini persoalannya, keterbukaan apa yang diperoleh dari situ, kan ga ada. Publik tahunya cuma ada hiburang-hiburan yang mereka sendiri tidak tahu maksud dan tujuan itu apa. Ketiga adalah akuntabilitas atau pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya itu terkait dengan anggaran tadi.

Ada juga asas-asas yang harus diperhatikan dalam kebijakan publik. Asas kemanfaatan, asas keadilan, asas pemerataan. Itu ada. Kalau kebijakan ini, kemanfaatannya apa? Keadilan dimananya? Pemerataan, dalam hal apa?

Dalam kebijakan publik ada juga namanya partisipasi publik. Itu kan mestinya ada keterlibatan masyarakat. Jadi masyarakat ada perasaan self belonging dan bertanggung jawab atas kebijakan yang dilakukan.

Saya melihat adanya ketidakmampuan dalam kepemimpinannya. Dia tidak menguasai masalah, kemudian dia juga terlihat lemah dalam pemahaman tupoksi sehingga yang terpikir hanya pencitraan. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir