BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen FEB Universitas Indonesia (UI)
Infrastruktur: Harapan vs Fakta

Tingginya biaya logistik di Indonesia merupakan salah satu kendala utama peningkatan daya saing produk ekspor nasional.

Pemerintah berharap dapat menurunkan biaya logistik tersebut dengan meningkatkan belanja infrastruktur melalui sumber dana APBN secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui BUMN — dengan meningkatkan penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah tersebut.

Anggaran infrastruktur meningkat drastis selama 5 tahun terakhir. Dalam APBN-P 2015 ditetapkan sebesar Rp 290 triliun, 2016 sebesar Rp 317,1 triliun, 2017 sebesar Rp 387,3 triliun dan 2018 sebesar Rp 410,4 triliun serta dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 420,5 triliun.

Pada penyusunan APBN 2015 pemerintah mengusulkan PMN keseluruhan untuk BUMN  sebesar Rp 48 triliun. Namun jumlah ini ditolak DPR dan kemudian disepakati sebesar Rp 41,42 triliun. Pada tahun 2016, jumlah PMN yang disetujui DPR sebesar Rp 44,38 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 6,38 triliun, tahun 2018 Rp 3,6 triliun dan pada RAPBN 2019 Rp 17,8 triliun.

Penolakan DPR dan masyarakat terhadap besaran dana PMN kepada BUMN yang sebagiannya untuk pembangunan infrastruktur tersebut adalah agar persiapan perencanaannya dapat dilakukan secara hati-hati. Hal ini dengan mempertimbangkan kapasitas birokrasi dan kendala regulasi maupun kendala lainnya.

Alokasi jumlah dana infrastruktur yang meroket dikhawatirkan dapat menyebabkan pembangunan hanya mengejar fokus pencapaian target belanja 100 persen dan mengabaikan berbagai aspek regulasi,  termasuk standar lingkungan, keamanan, dan keselamatan.

Kinerja daya saing Indonesia secara global khususnya pembangunan infrastruktur —yang disusun berdasarkan persepsi pengusaha-- justru mengalami trend penurunan. Data Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum tahun 2014-2015 yang diumumkan pada September 2014 menempatkan Indonesia di peringkat 34 dari 144 negara dan peringkat infrastruktur berada di level 56 dari 144 negara. Namun peringkat daya saing Indonesia 2018-2019 pada Oktober 2018 justru menurun menjadi 45 dari 140 negara dan peringkat infrastruktur Indonesia berada di posisi 71 dari 140 negara.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Indonesia terlihat bagaimana lemahnya perencanaan infrastruktur seperti dilaporkan dalam berbagai media.

Pada awal tahun 2018 yang lalu Menteri PUPR mengakui, seperti dikutip m.detik.com, bahwa telah terjadi 14 kecelakaan selama 2 tahun terakhir di berbagai proyek infrastruktur. Hal ini diperkirakan akibat pembangunan yang tergesa-gesa untuk mengejar target belanja 100 persen sesuai tahun anggaran.

Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, seperti dikutip ekbis.sindonews.com, menyatakan biaya pembangunan Light Rapid Transit (LRT) ke arah Bogor Rp 500 milyar per km terlalu mahal akibat perencanaan yang tidak matang karena dibangun di samping bagian atas ruas jalan tol, padahal harga tanah  di sekitar Jakarta masih murah.

Laporan Bank Dunia yang diterbitkan pada Juni 2018 menjelaskan berbagai kelemahan pembangunan infrastruktur. Hal ini merupakan evaluasi dari proses perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur tersebut. Menjadi aneh ketika membaca berita bahwa bagian humas Bank Dunia menyatakan laporan tersebut kedaluwarsa padahal data yang ditampilkan dalam laporan tersebut adalah data terbaru. Setidaknya, di awal tahun ini secara profesional dan resmi Bank Dunia menyatakan laporan tersebut belum final.

Rakyat Indonesia tampaknya sudah cukup cerdas untuk dapat memahami jika proses pembangunan infrastruktur saat ini ‘lemah’ sehingga mengakibatkan biaya ‘tinggi’ karena terjadi banyak kecelakaan dalam pembangunan infrastruktur dan perencanaan yang tidak matang. Polemik tentang infrastruktur juga tampak ketika terjadi pergantian pejabat setingkat menteri dan direktur BUMN yang mengelola infrastruktur akibat tarik-menarik berbagai kepentingan politik-ekonomi.

Yang sangat penting bagi rakyat Indonesia adalah memahami bahwa pembangunan infrastruktur secara ideal bisa saja merupakan public-private pertnership. Namun BUMN yang 100% sahamnya dimiliki pemerintah antara lain PLN dan Pertamina tentu saja bukanlah swasta murni.

Sedangkan berbagai BUMN infrastruktur yang sudah go-public seperti PT Pembangunan Perumahan (PTPP), Wijaya Karya (WIKA), Waskita Karya (WSKT) dan Adhi Karya (ADHI) juga masih sangat dominan dikendalikan pemerintah. Oleh karena itu tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan kepada publik bagaimana uang negara yang mengalir sebagai PMN kepada berbagai BUMN tersebut tetap dapat menjadikan BUMN tersebut ‘sehat’ sehingga tidak hanya meningkat laba bersihnya namun juga harga saham BUMN tersebut dapat naik nilainya secara konsisten di pasar modal.

Beban pembangunan proyek infrastruktur di berbagai BUMN tersebut saat ini dikhawatirkan telah mengganggu arus kasnya sehingga menurunkan nilai sahamnya.

Dengan tersedianya data yang transparan dan berita media dengan analisis berbagai elemen rakyat Indonesia yang saat ini sudah cukup cerdas, maka fakta kinerja pembangunan infrastruktur dapat dipahami dengan lebih cepat dan akurat. Jadi, tidak perlu malu untuk mengakui berbagai kelemahan pembangunan infrastruktur agar pemerintah dapat segera memperbaikinya dan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktu di masa depan. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Konglomerasi Media dan Pilpres             Kuatnya Arus Golput: Intropeksi Bagi Parpol             Golput Bagian dari Dinamika Politik             Parpol ke Arah Oligharkhis atau Perubahan?             Melawan Pembajak Demokrasi             Pilih Saja Dildo             Golput dan Migrasi Politik             Golput Bukan Pilihan Terbaik             Golput dan Ancaman Demokrasi             Edy Rahmayadi Cuma Puncak Gunung Es Rusaknya Tata Kelola Sepakbola