BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Geopolitik/ Doktor Hubungan Internasional Unpad/ Pendiri Pusat Kajian Timur Tengah ( ICMES)
Indonesia Punya Garis Kebijakan Sendiri Soal Palestina

Tindakan yang sekarang dilakukan Trump adalah pelaksanaan janji kampanyenya dan sekaligus juga pelaksaan UU yang disahkan Kongres AS tahun 1995. Isi dari UU tersebut adalah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan memerintahkan pemindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Selama ini, presiden-presiden AS sebelum Trump juga menjanjikan hal yang sama dalam kampanye mereka, namun selalu menandatangani penundaan pelaksanaan UU itu, karena mereka sadar risiko besar bagi keamanan nasional AS bila pemindahan kedubes itu dilakukan.

Kini, Trump yang popularitasnya semakin merosot, membutuhkan isu besar untuk bisa mendapatkan dukungan dari elite Republikan dan kaum Evangelis (Kristen pro-Israel) serta pengusaha-pengusaha kaya Yahudi pro-Israel, dan publik AS yang pro-Israel. Trump sudah menyatakan akan dilakukan pemindahan Kedubes tersebut. Kita tinggal menunggu bagaimana reaksi dunia; dan bagaimana pemerintahan Trump merespons reaksi tersebut; akan tetap lanjut, atau menundanya kembali.

Presiden Otoritas Palestina sudah menyatakan bahwa keputusan ini sama artinya dengan berhentinya AS sebagai mediator dalam konflik Palestina-Israel. Pejuang Palestina juga sudah menyerukan aksi intifada lanjutan. Milisi-milisi di Irak sudah mengancam akan menyerang tentara AS di Irak, Iran juga sudah mengeluarkan ancamannya. Negara-negara Teluk, yang merupakan sekutu dekat AS, memang masih diam. Tapi situasi memanas.

Pemerintah Indonesia sudah punya garis kebijakan yang jelas terkait Palestina, yaitu akan terus berada di pihak Palestina. UUD 1945 memberi mandat agar bangsa Indonesia berperan serta dalam mewujudkan perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan di muka bumi. Status Palestina saat ini adalah terjajah, karena menurut Resolusi PBB 181 th 1947 (UN Partition Plan) wilayah Palestina dibagi 3, yaitu 56 persen untuk warga Yahudi, 44 persen untuk warga Arab, dan kota Yerusalem menjadi wilayah internasional.

Namun dari "jatah" Palestina itu tersisa kurang dari 50 persen karena hingga kini terus terjadi pengusiran dan perampasan tanah oleh Israel. Saya menyambut baik sikap cepat dan tegas Presiden Jokowi yang menyatakan penolakan dan kecamannya atas tindakan Trump. Selanjutnya tentu yang dilakukan Indonesia melalui Menlu adalah upaya-upaya diplomasi, untuk menggalang dukungan internasional terhadap Palestina. (ast)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi