BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies
Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan

Indonesia saat ini mulai kehilangan arah dan tujuan. Cita-cita para founding fathers mulai terkikis oleh arus new movement (pergerakan masa kini).

Dengan diamandemennya UUD 45 pada 2002 silam, maka kejanggalan pun terjadi. Yang mana kala GBHN merupakan determine atau penentu pembangunan bangsa telah ditiadakan. Konsep yang kita kenal Repelita dan Pelita tak muncul lagi. Padahal GBHN bukan dibentuk atas dasar politis tapi dilihat dari khebinekaan kala itu.

Lebih tragis, Pancasila kembali diobok-obok oleh aliran yang buta akan sejarah. Reformasi membawa kebekuan dan kebuntuan serta kebablasan. Dulunya Pancasila kuat, namun kini data yang dirilis 3 persen TNI terpapar paham radikalisme dan 10 persen ASN tak percaya pancasila. Negara dalam darurat konstitusional.

Pemerintah Jokowi harus lebih getol lagi menindak para pelanggar Pancasila. HTI dan FPI tak perlu ada karena akan berbahaya bagi konduktifitas dan ketenteraman bangsa.

Masuknya paham radikal maka mulai terjadi disintegritas bangsa. Apa langkah pemerintah? Harus pertegas dan pertajam Undang-undangnya kalau melanggar Pancasila langsung dihukum. Dalam hal ini, pogram revolusi mental yang ditelorkan oleh Presiden Jokowi tak mempan. Ini terbukti dengan sikap para penyelengga negara. Korupsi masih saja merajalela.

Padahal kalau program revolusi mental sampai reformasi dijalankan, maka saya kira para ASN tak akan melakukan tindakan tak terpuji. Bayangkan! Sampai April 2019 seperti dilansir CNN, hampir 1.466 koruptor belum dipecat dari 3.240 yang terlibat koruptor dari jumlah ASN 4,3 juta pegawai.

Selling power and buying power (daya jual dan daya beli) perlu diperkuat. Dan ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Presiden Sukarno dan Muhammad Hatta perlu dioptimalkan. Dan menteri yang bergaya neoliberal perlu disingkirkan.

Pada intinya, pelajaran Pancasila harus dihidupkan lagi lantaran kelompok khilafah benci dengan Pancasila. Padahal kekuatan Pancasila bagian dari pemersatu bangsa. Namun sebaliknya, kini hampir semua eksklusivisme agama yang terlalu ditonjolkan dengan memojokan agama lain. Sepertinya satu agama yang paling benar. Lebih membingungkan antara hukum, politik dan ekonomi semua berlandaskan agama.

Jika Indonesia jadi negara syariah maka sudah pasti Indonesia bubar. Papua, Sulawesi Utara, Maluki, Bali, Kalteng, NTT sampai Sumut pasti akan berpisah dari NKRI.

Sejauh ini konsep Trisakti yang digagas Bung Karno tak sakti. Pasalnya kita sudah merdeka tapi rakyat belum merdeka secara ekonomi dan kesejahtraan. Konsep presiden pertama RI ini yakni, berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Mirisnya hampir sebagian aset kita sudah dikuasai asing. Bank Mandiri, BNI, dan BRI saja dikuasai China. Maskapai Garuda saja, menyewa bahkan meminjam pesawat penumpang ke China. Belum BUMN yang lain dikuasai asing. Berarti program Trisaksi bisa dikata mandul.

Untuk itu, diperiode kedua Jokowi jangan memilih menteri yang yes man atau memble tak paham departemen yang dipimpinnya. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998