BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti - Transparency International Indonesia
Indonesia Harus Bebas Dari Korupsi Politik

Penandatanganan komitmen partai politik dalam Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang diinisiasi oleh KPK merupakan upaya dari pengelolaan partai politik yang belum memiliki integritas untuk mendorong perwujudan praktik good governance. Partai politik seyogyanya menjadi inkubator bagi insan-insan muda dan diharapkan partai politik mampu melahirkan politisi yang dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat demi memajukan kesejahteraan sosial serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabil, dan demokratis.

Dikarenakan dari partai politik sendiri yang membangun SIPP serta disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai, kompetensi utama dalam penerapan prinsip-prinsip sebagai dasar kode etik bagi kader partai politik diperlukan strategi-strategi khusus untuk memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap partai politik yang selama ini telah mencederai pembangunan demokrasi di Indonesia dengan perilaku-perilaku koruptif.

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Korupsi Transparency International Indonesia (TII) tahun 2017 dalam pilar integritas menyatakan lembaga antikorupsi sampai dengan saat ini dipercaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencegah dan memberantas korupsi, sementara partai politik dianggap mempunyai kemampuan, peran, dan tata kelola pencegahan dan pemberantasan korupsi memiliki realita nilai terendah dengan skor 2.8 dari nilai ekspetasi 4.0. Di samping itu, menurut data Global Corruption Barometer milik KPK, DPR dan partai politik adalah institusi yang dianggap paling korup.

Hal ini menggambarkan peranan KPK dan lembaga-lembaga antikorupsi sebagai inisiator perlu pengawalan yang instensif tidak berhenti kepada penandatanganan an sich, tetapi memastikan implementasi keberlanjutan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

Dalam implementasi SIPP keinginan partai politik untuk bersih-bersih tidak berhenti kepada menerapkan standar kode etik semata, tetapi juga pembangun nilai-nilai demokrasi yang sehat di internal melalui pengelolaan partai politik yang transparan, demokratis dan akuntabel. Salah satunya pada sektor pengelolaan keuangan partai politik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mewajibkan partai politik untuk membuat laporan keuangan setahun sekali untuk diaudit dan diumumkan kepada publik.

Kemudian, adanya upaya untuk menerapkan ide pembiayaan partai politik dari negara yang rencananya akan tereleasasi pada 2019, adalah salah satu bentuk usaha untuk memunculkan rasa keberpihakan untuk para kader partai politik kepada negara. Negara yang ikut membiayai partai politik, diharapkan partai politik tidak fokus kepada pencaharian dana-dana yang rentan dengan perilaku korupsi politik.

Meskipun besar potensi pelaku korupsi dari partai politik menjelang Pilkada serentak dan Pemilu 2019, melalui beberapa mekanisme pencegahan korupsi yang sudah diinisiasi oleh pemerintah/kementerian/lembaga dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil, semoga menghasilkan dampak yang lebih baik lagi untuk kemajuan bangsa Indonesia untuk bebas dari korupsi. (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang