BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia
Indonesia Butuh Pembangunan, Bukan Utang

Masalah utang pemerintah harus dilihat dari berbagai sudut, yakni kondisi perekonomian, fiskal, dan utang itu sendiri sebagai sumber pembiayaan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Selama ini sejumlah pihak hanya melihat masalah utang yang jumlahnya sudah banyak. Apakah kita pernah ditagih oleh pemerintah untuk membayar utang?

Pembelajaran masyarakat tentang utang ini perlu,supaya tidak memunculkan kegaduhan yang justru membahayakan dan tidak menguntungkan kita. Dampaknya kita bisa lihat pemerintah menjadi sangat berhati-hati sekali terhadap penambahan utang karena kritik terhadap utang dilakukan terus-menerus.

Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan utang. Yang dibutuhkan pertumbuhan ekonomi. Kita bisa pilih utang tidak bertambah tetapi pertumbuhan ekonomi tidak jalan. Jika ini yang terjadi  Indonesia yang akan rugi.  Sebaliknya, utang bertambah dan perekonomian tumbuh tinggi maka Indonesia diuntungkan.

Tidak pernah ada riwayat dalam perekonomian satu negara masyarakatnya diminta urunan membayar utang.  Pajak tidak pernah digunakan untuk membayar utang. Utang digunakan untuk menutup selisih antara belanja dan penerimaan pajak.

Pelajari APBN. Pajak tidak pernah digunakan untuk membayar utang. Kita tidak konsisten teriak-teriak menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, memprotes kenaikan cukai rokok. Masyarakat ingin semuanya gratis, pemerintah yang menanggung biayanya, subsidi dinaikkan. Tapi di sisi lain masyarakat tidak mau membayar pajak. Lalu siapa yang membiayai semua itu?

Defisit dalam APBN adalah keputusan kita bersama terkait dengan penerimaan dan belanja. Kalau ingin belanja besar, sementara penerimaan terbatas maka akan ada defisit. Defisit berujung pada utang.  Tidak ada pajak untuk membayar utang. Utang ada karena penerimaan pajak tidak cukup.

Selanjutnya kita membahas masalah masa depan seperti apa yang diinginkan? Pertumbuhan ekonomi akan berapa persen? Persoalan di depan apa saja? Masa depan Indonesia akan seperti apa? Dengan pertumbuhan 5 persen per tahun maka kita tinggal menunggu meledaknya masalah besar.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen per tahun maka kita menabung pengangguran 2 juta orang per tahun. Jika hal ini tidak diatasi dengan baik maka akan terjadi ledakan masalah sosial, menumpuknya pengangguran  yang tidak bisa diatasi lagi dengan kehadiran Gojek, Grab, dan pedagang kaki lima.

Sulit membayangkan 10 tahun lagi kondisinya akan seperti apa jika pertumbuhan sekitar 5 persen per tahun. Pengangguran bertambah banyak, apalagi jika sampai 2045. Bonus demografi akan menjadi bencana. Ini yang harus dipikirkan, bukan masalah utang yang sebentar-bentar dipermasalahkan  sudah mencapai ribuan triliiun.

Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi agar bisa mensejahterakan rakyat,menyediakan lapangan kerja maka dibutuhkan kebijakan yang bisa menggerakkan perekonomian secara maksimal. Peran pemerintah dibutuhkan di sini.

Indonesia membutuhkan pertumbuhan di atas 5 persen. Slogan mengkampanyekan utang harus rendah, menahan defisit APBN menjadi 0 persen, utang  menurun atau  tidak bertambah, tidak memberikan dampak kepada warga  negara seperti saya. Jika untuk kepentingan menahan utang pertumbuhan ekonomi dikorbankan, hanya tumbuh 1 persen, misalnya, sangat disayangkan. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir