BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Bloger - Pengamat Media Sosial dan Teknologi Informasi
Indonesia Belum Punya Aturan Soal Data Pribadi

Kasus kebocoran data pengguna Facebook lewat Cambridge Analytica bisa dibilang keteledoran. Karena Facebook ternyata tak bisa mengontrol data penggunanya bisa dimanfaatkan untuk apa saja oleh pihak ketiga. Kasus ini bisa jadi warning dan pelajaran buat mereka. Sekarang mereka harus lebih hati-hati lagi memberikan data ke pihak luar dan data penggunanya.  

Dan yang lebih penting lagi, pertanyaan besarnya, data sebesar dan sepenting yang dimiliki Facebook tak bisa diserahkan (pengelolaannya) hanya pada satu perusahaan saja. Diskusinya kini berjalan Facebook perlu diregulasi dan diawasi oleh publik. Tapi, tentunya, sebagai perusahaan swasta, dia takkan suka (diatur-atur). Kasus ini bisa jadi pintu masuk, sekaligus bukti nyata bahwa sudah perlu ada regulasi (yang mengatur data) itu. 

Selama ini beriklan di Facebook begitu efektif, karena bisa sangat targeted audience yang diinginkan. Sehingga ada kelompok-kelompok di luar sana untuk kepentingan komersil maupun politik. Di luar kasus Cambridge Analytica ini juga sempat ada yang merilis hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketika berita bohong dikemas dan dikomunikasikan lewat Facebook, apalagi ditargetkan untuk orang-orang yang cenderung percaya (berita bohong itu), efeknya luar biasa (berita itu dipercaya sebagai berita benar). Misal, di Amerika, pengiklan atau penyebar berita bisa menargetkan audiens orang Yahudi saja atau mereka yang berpikiran rasis. Maka berita yang diiklankan di Facebook dikemas sedemikian rupa untuk pihak yang dituju. 

Yang dilakukan Cambridge Analytica lebih menajamkan lagi kemampuan menarget audiens itu dari sisi psikologi. Dari sisi teknologi mereka mampu menarget 100 jenis orang laki-laki dan perempuan, kecenderungan minat mereka (game, film dan lain-lain), serta bisa mengirim pesan untuk mereka. Pesan itu tak perlu ajakan memilih kandidat A. Tapi, misal di Amerika, beri isu yang menakutkan buat mereka, misalnya isu imigrasi atau pekerjaan. Sehingga akhirnya audiens berpikir siapa kandidat yang menyuarakan anti-imigran. Ternyata Donald Trump. 

Nah, hal-hal itu yang menakutkan karena pesan-pesannya dikemas sesuai psikografis kita dan mengena ke isu-isu yang bagi orang yang ditarget penting banget. Cambridge Ananlytica mengklaim itu. Mereka mengakses data awalnya lewat kuis-kuis personality test. Tapi yang jadi masalah, mereka juga bisa mengakses data dari teman-teman dari orang yang ikut mereka. Mungkin yang ikut kuisnya hanya 200-an ribu orang, tapi data yang bisa mereka akses bisa sampai 50 juta orang. 

Idealnya sih agar data tak tercuri kita tak usah ikut-ikut kuis dari pihak ketiga seperti itu. Tapi seringnya itu sulit dilakukan. Seringnya kita tak peduli. Maksudnya begini, saat ikut personality test yang (kontennya) bercandaan itu kita tak sadar memasukkan data kepribadian kita, kesukaan kita. 

Idealnya, kita punya kontrol atas data kita. Tapi seringkali data itu sebagai trade off (pertukaran), karena kita setuju pakai layanan mereka, kita setuju
memberi data kita. Itu sering kita temui di mall, misalnya ada yang minta kontak nomor telepon dan bilang dapat hadiah boneka. Ini tergantung tingkat kehati-hatian masing-masing. Ada yang menolak penuh, ada yang bersikap rileks membagi data. 

Nah, di sini tanggung jawabnya terletak pada si pengumpul data. Data pribadi kita dikumpulkan banyak pihak. Facebook, Google, dan jangan lupa, Go-Jek juga mengumpulkan data. Kenapa mereka mengumpulkan data kita? Untuk bisa menjual (produk mereka dan pengiklan mereka) lebih baik lagi. Jadi, kita perlu sadar akan hal itu.

Dan sebetulnya, kita juga merasa terlayani atas pengumpulan data itu. Misal, si A masuk ke situs e-commerce dan berdasar pencarian atau pembelian sebelumnya, diketahui si A suka barang jenis anu. Dan situs itu merekomendasikan bila ada barang baru jenis anu itu. Itu kan membantu. Yang perlu dijaga adalah sejauh apa kita dimanipulasi. 

Di Indonesia kasus Facebook ini juga jadi relevan karena di sini juga sedang dibahas rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Ini lucu, karena tak ada peraturan yang melindungi data pribadi di Indonesia. Jadi orang (perusahaan) bebas-bebas saja memanfaatkannya. Nah, kebetulan lewat kasus ini orang jadi peduli pada data mereka. (ade) 

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan