BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)
Implementasi Ekonomi Kerakyatan, Berharap Kepada BPIP

Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa struktur perekonomi nasional yang dipraktikkan di Indonesia bukanlah sebagaimana yang dicita-citakan oleh para “founding parents” bangsa Idonesia dan yang dikonseptualisasikan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Salah satu “founding parents” bangsa, yaitu Bung Karno, dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mengekspresikan cita-citanya dengan menyatakan, “Kita hendak mendirikan negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan kaya, tetapi semua buat semua.” Cita-cita ini kemudian terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, yang dalam bidang kehidupan ekonomi lebih dikenal sebagai Ekonomi Pancasila dan lebih popular lagi dengan sebutan Ekonomi kerakyatan.

Praktiknya, Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Pancasila hanya menjadi bahan diskusi dan seminar para pakar di hotel-hotel berbintang, yang hanya memakmurkan para tokoh dan para narasumbernya saja. Ekonomi kerakyatan hanya jadi bahan kampanye para calon kepala negara dan kepala daerah untuk mendulang dukungan suara. Kementerian dan institusi-institusi ekonomi yang mendukung ekonomi kerakyatan tidak lebih hanya sekedar formalitas dan bagi-bagi dana atau kredit. 

Koperasi-koperasi pada umumnya hanya menjadi badan usaha sampingan, yang jam kerjanya tergantung dari keluangan waktu para pengurusnya yang juga pegawai dari instansi pemerintah atau swasta induknya, atau ibu-ibu rumah tangga di kampung. Bahkan ada yang hanya buka sebulan sekali atau seminggu sekali.

Perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan swasta dalam negeri yang mengelola sumber daya alam (SDA) yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi sangat leluasa untuk mengeksploitasi SDA untuk sebesar-besar keuntungan perusahaan.    

Hasilnya? Perekonomian Indonesia hanya dikuasai oleh 10 persen penduduk terkaya yang menguasai 74,8 persen kekayaan nasional. Dari angka tersebut, 1 persen rumah tangga terkaya menguasai 45,4 persen kekayaan nasional. Tidak heran, reformasi yang diharapkan membawa perbaikan taraf hidup masyarakat, kenyataannya justru menghasilkan ketimpangan yang semakin meningkat. Hal ini terlihat dalam angka rasio gini yang besar, bahkan secara spesifik rasio gini dalam penguasaan tanah lebih besar lagi.

Upaya-upaya sebenarnya terus menerus dilakukan, misalnya: landasan hukum diperkuat untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan agar sesuai dengan landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945. Sejauh ini hasilnya belum nampak, dan justru bergerak ke arah sebaliknya, yaitu semakin kapitalistiknya praktik perekonomian kita. Hal ini tidak lain karena tumbuhnya ego sektoral. Harapan besar sebenarnya pada keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), untuk mengawal semua sektor agar dalam implementasi program-programnya selalu mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

BPIP sebaiknya tidak perlu lagi mengindoktrinasi rakyat untuk memahami Pancasila ala Orde Baru (ORBA), tetapi fokusnya harus diarahkan pada implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, termasuk kehidupan dalam perekonomian. BPIP hendaknya mengawal setiap kementerian agar roda perekonomian bergerak secara beretika dan bermoral berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada penghisapan ekonomi; tumbuhya nasionalisme ekonomi; berkembangnya demokrasi ekonomi, dan terjaminnya pemerataan nasional serta peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Inilah kerja riil dari BPIP, jika tidak, maka BPIP hanya akan mengulang kegagalan ORBA saja. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Kegalauan Anies, Lahirkan Kebijakan Itu             Bukan Sekadar Buat Aturan, Tapi Bangkitkan Rasa Kepedulian              Tidak Ada Alasan Mengabaikan Putusan MK             Keputusan KPU Mengembalikan DPD Khittahnya             Awasi Distribus Beras dengan Benar!             Koordinasi dan Komunikasi Menko Perekonomian Buruk              Bersaing dulu di ASEAN             Harus Ada Transformasi Struktural Industri              Tingkatkan Daya Saing Produk Kita             Perlindungan Anak Harus Libatkan Pengurus RT dan RW