BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Ikhtiar Berat Tegakan Integritas Pemilu

Tentu menjadi ikhtiar berat demi menegakan integritas pemilu, namun bukan hal mustahil untuk dapat mewujud secara paripurna seiring berjalannya waktu dan kedewasaan politik pemilih dan kandidat. Hanya saja dalam konteks kekinian, harus diakui masih banyak kelemahan.

Salah satu kelemahan potensi tercederainya pemilu, karena dari regulasinya yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 yang masih menyimpan persoalan. Dasar hukum pemilu itu, hanya akan memberikan sanksi bagi pemberi politik uang sementara penerima belum terjamah. Padahal, antar keduanya ibarat simbiosis mutualisme sehingga penting untuk sama-sama diberikan efek penjeraan.

Aspek regulasi seharusnya lebih dulu ditata agar sempurna, mengingat itu level proseduralnya. Jika aspek prosedural saja telah cacat, maka kedodoran untuk mewujudkan sisi substantif dalam pemilu. Namun demikian, ada beberapa upaya untuk mencegah terjadinyanya kecurangan dalam pemilu.

Pertama, Bawaslu harus bersikap proaktif. Dalam hal ini, Bawaslu harus jemput bola tidak boleh menunggu adanya laporan. Tindaklanjut atas semua laporan, harus diseriusi bahkan tak boleh secara prematur mendalilkan tidak adanya bukti yang cukup sebagai alasan menghentikan laporan. Aspek itu, harus diingat baik oleh Bawaslu karena perannya ditakdirkan untuk menindak bukan menunggu dan bukan pula menunggu bukti tapi mencari bukti.

Kedua, peran Mahkamah Konstitusi. Langkah ini, tentu dilakukan pasca pemilu diselenggarakan. Poinnya adalah, MK harus berperan tidak sebagai "mahkamah kalkulator" atau malah "mahkamah kontrasepsi" yang hanya akan bermain aman dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu. 

Jika ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, maka MK harus memutus secara adil demi terjaganya integritas pemilu. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan