BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Hukum sebagai Perangkat Peradaban

Bahwasanya setiap negara yang maju pasti salah satunya ada kekuatan hukumnya berjalan dengan adil dan bijaksana, karena hukum berjalan tidaklah buta. Setiap warga negara yang bersalah, maka hukum harus hadir dengan penegakannya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegak hukum harus bersih dari kepentingan unsur-unsur politik agar tujuan penegakkan hukum tersebut berjalan dengan adil dan bijaksana.

Kasus Rizieq Shihab tendensius dengan kepentingan unsur-unsur politik, dimana pemerintah dalam konteks politik yaitu kekuasaan beserta perangkat hukumnya merespons kasus tersebut masih terjebak kebutuhan politik, walaupun unsur tersebut bisa dijadikan pertimbangan mengingat kasus tersebut mempengaruhi stabilitas keamanan dan pertahanan nasional.

Pertanyaannya, apakah kasus Rizieq Shihab masuk dalam katagori tersebut? Hal itu pula harus ada penjelasan yang rinci dan tegas dari pihak kepolisian dan pula kejaksaan sebagai lembaga hukum negara ke publik agar bukan saja institusi hukum tetapi sistem hukum tidaklah rusak bahkan hancur akibat adanya kepentingan unsur-unsur politik .

Dari dimensi yang berbeda, kasus Rizieq Shihab merupakan dinamika dan dialektika yang harus di pahami oleh segenap stakeholders negara dalam memberikan proses pendidikan politik yang berharga dalam perumusan pelaksanaan PANCASILA, karena perumusan PANCASILA sudan selesai tinggal bagaimana pelaksanaan PANCASILA ini berjalan sesuai yang diharapkan oleh pendiri bangsa dan negara ini dengan perkembangan dan tantangan kemajuan zaman yang tidaklah bisa terhindarkan.

PANCASILA dirumuskan sebagai pondasi bangsa dan negara ini, bukan berarti pemahaman dan pelaksanaannya sangat dogmatis sebagaimana yang pernah di lakukan di Era Orde Baru. Kita harus belajar secara komprehensif dari kegagalan pemahaman dan pelaksanaan pancasila dari era- era sebelumnya yang membuat kita tidaklah merdeka, walaupun batas-batas kemerdekaan ada kemerdekaan orang lain yang tetap harus dijaga dan dihormati.

Oleh sebab itu, negara lewat pemerintah dalam arti luas (politik) yaitu kekuasaan harus mampu menjaga dinamika dan dialektika tersebut agar para stakeholders termasuk elite politik dan masyarakat bisa terselesaikan dengan tuntas, dalam hal ini bukan pancasila karena itu sudah selesai melainkan pelaksanaan PANCASILA di tengah-tengah banyaknya perbedaan. Dan jangan biarkan dengan perbedaan tersebut dinamika dan dialektika ini terhenti demi kekuasaan semata serta jangan pula sekelompok orang merusak dinamika dan dialektika yang sedang di jalankan sebagai proses membangun peradaban yang lebih besar.

Di satu sisi, hukum tetaplah berjalan dalam menegakkan keadilan yang bijaksana. Maka berangkat dari hal tersebut, negara harus mampu menjamin hal tersebut lewat pemerintah beserta perangkat hukumnya. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)