BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Hukum Jangan Dijadikan Alat Politik

Kasus-kasus apapun yang diterbikan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sah-sah saja, apalagi kasus yang bersifat bersifat politis, seperti, kriminalisasi ulama, makar dan lain sebagainya.

Secara yuridis SP3 hanya dapat dikeluarkan karena dipenuhinya syarat: perbuatan yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata atu kurangnya atau tidak ada bukti-bukti yang disangkakan.

Tetapi sebuah perkara itu bisa dihentikan selain demi kepentingan hukum, juga dapat dilakukan demi kepentingan umum. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung dengan pertimbangan jika sebuah perkara itu disidangkan akan mengganggu kepentingan umun, ini lazimnya disebut deponering.

Tetapi juga sangat dimungkinkan karena perubahan arah politik sebuah perkara yang dibelakangnya penuh nuansa politik, bisa juga dihentikan pada tingkat penyidikan di kepolisian. Namun, secara hukum menggantung, contoh soal makar dan lain sebagainya.

Inilah pelajaran berharga, janganlah hukum atau tepatnya penegakan hukum dijadikan alat politik untuk menyudutkan lawan lawan politik.

Demikian juga janganlah para aparat penegak hukum menggunakan kasus-kasus yang bernuansa politik sebagai penunjang kariernya. Sangat merugikan rakyat. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan