BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen
HoA Baru Li Pertama

Terlalu berkelebihan jika publikasi mengenai Head of Agreement (HoA) yang dibuat dengan Freeport dianggap sebagai  pembodohan. Hal itu dilakukan pemerintah justru  sebagai pelaksanaan full disclosure dan accountability pemerintah kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.

Siapapun mengetahui bahwa HoA itu baru langkah permulaan menuju ke tahap final yaitu perjanjian Shares Sales Purchase Agreement yang menjadi dasar penjualan dan pembelian saham Freeport sebanyak 51 persen di kemudian hari.

Namung HoA saja  sudah menunjukkan intensi dari para pihak untuk menuju ke SPA. Jika pemerintah mengumumkan penandatanganan HoA Freeport tentu merupakan langkah yang baik dalam memenuhi prinsip full disclosure serta accountability itu. Jika tidak, pemerintah bisa dituduh melakukan transaksi membohongi publik pula dari pihak yang itu lagi.

Bahwa transaksi saham Freeport belum tuntas memang benar. Setiap orang tahu bahwa HoA perlu ditindak lanjuti. Namun tanpa HoA tidak bakal sampai ke tahap final transaksi saham Freeport. Tidak mungkin perusahaan induk Freeport McMoran bakal mengizinkan Inalum melakukan proses due diligence "Membedah" isi perut PTFI. Pembukuan, legalitas aset, value dari aset, nilai saham kewajiban legal, kontrak-kontrak dan lain lain ini mesti didalami dan dikaji secara meticulously sehingga Inalum tidak membeli meong dalam karung.

Lazimnya, setelah penandatanganan HoA barulah due diligence diperbolehkan dilakukan oleh pemilik Freeport Indonesia. Pelaksanaan due dilligence mesti dikerjakan oleh para accountants, lawyers, financial planners yang sangat qualified, tidak termasuk ahli politik.

Transaksi bernilai milyaran dolar oleh Inalum dengan backing kuat pemerintah tentu tidak semudah orang makan sirih. Apalagi di ujung tombak pemerintah itu ada menkeu Sri Mulyani yang memiliki pengalaman international finance di atas rerata ahli keuangan di Indonesia. Saya saja yang ikut menangani akuisisi perusahaan di AS tahun 1987 yang nilainya cuma 10 persen nilai FPI menggunakan belasan US lawyers plus 4 senior accountants PWC. Apalagi Sri Mulyani yang berkapasitas international. Jika menunggu sampai izin FPI expired bakal murah? Lalu apakah FPI diwajibkan meninggalkan semua mesin, peralatan, teknologinya saat  ijin itu expires? Jika tidak tentu harus dibeli juga akhkirnya.

Marilah kita kawal dan kita dukung HoA ini jangan sampai gagal atau masuk angin karena misalnya ada papa lain yang minta saham. Perjalanan masih sangat panjang untuk mengambil kembali milik yang dulu diserahkan secara murah kepada asing. Bukankah Lao Tse mengatakan perjalanan 1000 li dimulai dengan satu li pertama. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung