BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen
HoA Baru Li Pertama

Terlalu berkelebihan jika publikasi mengenai Head of Agreement (HoA) yang dibuat dengan Freeport dianggap sebagai  pembodohan. Hal itu dilakukan pemerintah justru  sebagai pelaksanaan full disclosure dan accountability pemerintah kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.

Siapapun mengetahui bahwa HoA itu baru langkah permulaan menuju ke tahap final yaitu perjanjian Shares Sales Purchase Agreement yang menjadi dasar penjualan dan pembelian saham Freeport sebanyak 51 persen di kemudian hari.

Namung HoA saja  sudah menunjukkan intensi dari para pihak untuk menuju ke SPA. Jika pemerintah mengumumkan penandatanganan HoA Freeport tentu merupakan langkah yang baik dalam memenuhi prinsip full disclosure serta accountability itu. Jika tidak, pemerintah bisa dituduh melakukan transaksi membohongi publik pula dari pihak yang itu lagi.

Bahwa transaksi saham Freeport belum tuntas memang benar. Setiap orang tahu bahwa HoA perlu ditindak lanjuti. Namun tanpa HoA tidak bakal sampai ke tahap final transaksi saham Freeport. Tidak mungkin perusahaan induk Freeport McMoran bakal mengizinkan Inalum melakukan proses due diligence "Membedah" isi perut PTFI. Pembukuan, legalitas aset, value dari aset, nilai saham kewajiban legal, kontrak-kontrak dan lain lain ini mesti didalami dan dikaji secara meticulously sehingga Inalum tidak membeli meong dalam karung.

Lazimnya, setelah penandatanganan HoA barulah due diligence diperbolehkan dilakukan oleh pemilik Freeport Indonesia. Pelaksanaan due dilligence mesti dikerjakan oleh para accountants, lawyers, financial planners yang sangat qualified, tidak termasuk ahli politik.

Transaksi bernilai milyaran dolar oleh Inalum dengan backing kuat pemerintah tentu tidak semudah orang makan sirih. Apalagi di ujung tombak pemerintah itu ada menkeu Sri Mulyani yang memiliki pengalaman international finance di atas rerata ahli keuangan di Indonesia. Saya saja yang ikut menangani akuisisi perusahaan di AS tahun 1987 yang nilainya cuma 10 persen nilai FPI menggunakan belasan US lawyers plus 4 senior accountants PWC. Apalagi Sri Mulyani yang berkapasitas international. Jika menunggu sampai izin FPI expired bakal murah? Lalu apakah FPI diwajibkan meninggalkan semua mesin, peralatan, teknologinya saat  ijin itu expires? Jika tidak tentu harus dibeli juga akhkirnya.

Marilah kita kawal dan kita dukung HoA ini jangan sampai gagal atau masuk angin karena misalnya ada papa lain yang minta saham. Perjalanan masih sangat panjang untuk mengambil kembali milik yang dulu diserahkan secara murah kepada asing. Bukankah Lao Tse mengatakan perjalanan 1000 li dimulai dengan satu li pertama. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)