BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Executive Director Para Syndicate
Histeria Ganjil Di Balik MoU Korupsi

Kritik keras publik atas penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) penanganan dugaan korupsi korupsi kepala daerah antara tiga pihak: Kemendagri, Polri, dan Kejagung; itu sangat beralasan, karena nota tersebut dirasakan publik sebagai "keganjilan" dalam tigas aspek berikut.

Pertama, dibaca pada konteks gencarnya kasus OTT oleh KPK terhadap kepala daerah dan calon kepala daerah terduga korupsi belakangan ini, MoU tersebut bisa kita baca sebagai "sikap reaktif" pemerintah untuk menangkal sekaligus membentengi para kepala daerah dan calon kepala daerah dari upaya hukum KPK. Sikap reaktif itu muncul akibat histeria ketakutan kolektif dari para kepala daerah dan calon kepala daerah yang punya potensi masalah yg sampai hari ini masih aman-aman saja, belum kena 'apes' terciduk KPK.

Kedua, bila dibaca pada konteks relasi kelembagaan, MoU tsb kita baca sebagai kebijakan yang keluar dari "kepantasan etis" sebab tidak melibatkan KPK yang merupakan lembaga terdepan dan paling dipercaya publik dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Mengapa MoU hanya tiga pihak saja tanpa melibatkan atau setidaknya berkoordinasi dengan KPK..? Padahal salah satu tugas KPK adalah melakukan supervisi dan koordinasi dalam pemberantasan korupsi sesuai perintah UU.

Ketiga, bila dibaca pada konteks tertib hukum, MoU tersebut kuat dugaan memuat aturan-aturan kesepahaman (kesepakatan) yang non-linier dengan UU Tipikor, sehinga berpotensi terjadi benturan aturan yang akan berujung kemunduran aturan dalam pemberantasan korupsi. Sebagai buktinya, saat ini berkembang opini dan tafsir yang beragam terkait substansi MoU tersebut.

Derasnya kritik publik terhadap MoU ini jelaslah menunjukkan bahwa ada motif dan intensi yang terasa ganjil karena menabrak pemahaman nalar sehat publik. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan