BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)
Hindari Membuat Nyaman ‘Hot Money’

Isu tentang "Suku Bunga Acuan Perlu Diturunkan" merupakan respon atas hasil RDG BI kamis lalu yang ternyata masih memutuskan untuk menahan bunga acuan di tingkat 6 persen.

Menurut kami, sudah saatnya bunga acuan diturunkan, mengingat beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Mendorong investasi di sektor riil dan ujungnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah hal yang urgent dilakukan saat ini. Kembali ditahannya bunga acuan selama 8 bulan berturut-turut di level 6 persen membuat momentum mendorong perekonomian bisa hilang. Kebijakan ini memang dapat membuat arus modal jangka pendek (hot money) betah tinggal di Indonesia, namun seiring negara-negara lain yang mulai melakukan ekspansi moneter dgn penurunan suku bunga acuan mereka, maka sektor riil Indonesia semakin tidak kompetitif karena bunga tinggi (cost of fund mahal).

Upaya penurunan suku bunga acuan di negara-negara lain mereka lakukan untuk memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi, utamanya agar dampak perang dagang AS-China tidak terlalu ‘menggerogoti’ kinerja ekonomi sektor riil.

Bunga acuan The Fed pun diperkirakan akan menahan bunga hingga 2020, bahkan ada kemungkinan turun ke depan.

Selain menahan bunga acuan hanya akan mengundang hot money yang akan semakin membuat ekonomi rentan jika gejolak tiba-tiba datang, bunga di luar negeri yang jauh lebih murah juga membuat pelaku usaha di Indonesia tergiur untuk pinjam dana dari luar negeri. Akibatnya utang luar negeri (ULN) Swasta naik dan risiko nilai tukar juga meningkat. Ini terlihat dari kenaikan ULN yang juga diumumkan BI 3 hari menjelang keputusan RDG.

Kedua, Pemerintah dan BI diharapkan segera melakukan respon kebijakan atas dampak perang dagang ke sektor riil. Di sisi kebijakan moneter upaya ini diharapkan juga dilakukan melalui penurunan suku bunga acuan agar produk-produk Indonesia tetap kompetitif. Jika suku bunga masih jauh lebih tinggi dari negara lain, maka ekonomi kita akan semakin sulit bersaing. Dengan bunga turun maka ekspor yang melambat dapat didorong agar menguat, dan impor yang meningkat bisa dihambat dengan geliat produksi dunia usaha di dalam negeri yang meningkat.

Ketiga, Memang ada yang kemungkinan menjadi pertimbangan utama otoritas moneter saat ini, yaitu defisit transaksi berjalan yang cukup lebar (-2,6 persen terhadap PDB pada Triwulan I 2019). Namun, solusinya bukan dengan “membuat nyaman” hot money dengan iming-iming bunga tinggi. BI harus berani melakukan "detoksifikasi" agar inflow yang masuk ke Indonesia berasal dari investasi langsung (FDI) sehingga dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu.

Keempat, Secara umum di 2019 ini nilai tukar Rupiah cukup stabil dan Inflasi masih dalam target BI, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika ekonomi distimulasi dengan penurunan bunga acuan.

Kelima, Terlebih lagi rating investasi Indonesia meningkat, ini harus dimanfaatkan. Bukan untuk menarik para spekulan yang masuk ke pasar Indonesia hanya karena selisih bunga, tapi untuk investor (dalam dan luar negeri) yang hendak mendirikan pabrik-pabrik dan berusaha di Indonesia.

Terakhir, Kebijakan GWM yang dilonggarkan 50 bps sepertinya belum akan signifikan mendorong perekonomian, karena di saat yang bersamaan Perbankan juga harus berkompetisi dengan pemerintah untuk memperebutkan likuiditas di pasar seiring pemotongan pajak bunga obligasi Pemerintah. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF