BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel
Himbauan Wiranto: Inkonsistensi Sikap Pemerintah

Di tengah maraknya tindakan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap kepala daerah menjelang pilkada 2018 patut diberi apreasiasi. Ada kecenderungan kepala daerah yang terkena OTT sedang berusaha mengumpulkan dana secara masif untuk memenangkan pilkada 2018.Tindakan illegal ini dilakukan agar mesin politik yang sudah dibentuk dapat berjalan secara maksimal untuk mempengaruhi perilaku pemilih agar tidak berubah sikapnya terhadap calon.

Perilaku kandidat khususnya inkumben secara kasat mata banyak kita temui dihampir semua daerah yang kepala daerahnya kembali mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah. Dengan politik oligarchy sebagai mana yang dikatakan oleh Jefrry Winter, kerjasama antara otoritas politik dengan pengusaha sangat dominan pengaruhnya terhadap proses demokrasi Indonesia. Kepala daerah yang akan maju kembali sudah tahu dan memahami bagaimana cara mengumpulkan dana karena sudah terbentuk jaringan ekonomi politik yang sudah terbina selama ini.

Oleh sebab itu, permintaan Menko Polhukam Wiranto yang meminta KPK menunda mengumumkan penetapan tersangka korupsi yang melibatkan kepala daerah petahana sampai selesai Pilkada 2018 sebagai suatu sikap yang ambivalen dan tidak konsisten, di tengah pemerintah memberikan peran yang besar terhadap KPK untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi terhadap para pejabat negara.

Penetapan tersangka tidak bisa dipengaruhi oleh jumlah dan waktu. Jika sudah ditemui dua alat bukti yang cukup, KPK wajib mengumumkan pelaku kepada publik. Tidak ada istilah ditunda karena ini menyangkut tindak pidana korupsi. Kalau para kepala daerah terindikasi korupsi pengumumannya ditunda dapat menyebabkan adanya bergaining positition antara penegak hukum, khususnya penyidik KPK, dengan tersangka atau munculnya deal-deal politik antara kelompok-kelompok yang berkepentingan (parpol, pengusaha) dengan tersangka.

Jika pengumuman tersangka baru terhadap kepala daerah yang dapat mempengaruhi proses Pilkada 2018, sebaiknya pemerintah mengantisipasi dengan membuat perangkat-perangkat hukum yang bisa menimalisir konflik yang terjadi di masyarakat.

Sebagai lembaga independen KPK harus terus melakukan penindakan hukum terhadap kepala daerah yang memiliki indikasi korupsi tanpa dipengaruhi oleh polemik dan kontroversi akibat himbauan Wiranto tersebut di atas. Lakukan tugas, fungsi dan wewenang KPK secara proporsional dan profesional. Masyarakat masih menaruh harapan yang besar terhadap kinerja KPK. Jangan menunda-nunda jika ditemukan kepala daerah yang melakukan korupsi.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat dan pejabat negara membuat Indonesia sangat jauh tertinggal baik di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan lain-lain dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sudah saatnya kita berikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk membangun aparatur dan pejabat negara yang memiliki integritas yang tinggi dan bebas dari KKN. Mudah-mudahan di tahun politik 2018 dan 2019 ini tidak ada lagi pejabat negara yang melakukan sikap kontraproduktif yang bisa menjatuhkan wibawa dan citra pemerintah. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI