BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)
Hidupkan Lagi Tradisi Pengumuman Pembayar Pajak Terbesar

"No Taxation Without Representation"  adalah slogan yang diucapkan oleh pendeta Old West Church,  Jonathan Mayhew, pada 1750. Slogan itu menolak ekstensifikasi pemungutan pajak oleh Kerajaan Inggris terhadap penduduk koloni Amerika Utara. Waktu itu hanya meliputi 13 negara bagian pendiri Amerika Serikat (AS). Sejarah mencatat, slogan itu menjadi pemicu perang kemerdekaan AS dari rezim monarki Inggris.

Indonesia sudah mengenal administrasi modern pajak sejak zaman Hindia Belanda. Sebelumnya di seluruh dunia sudah ada upeti kepada raja dan sultan. Ada pameo, hanya dua hal yang pasti di dunia fana: kematian dan pajak.

Masalah utama Indonesia adalah melepaskan diri dari mimpi buruk pungutan bea cukai dan pajak yang sewenang-wenang.  Negara, pemerintah, dan birokrasi selalu di pihak hegemon yang dominan.  Rakyat jelata hanya bisa “nrimo” diperlakukan apa saja oleh birokrat.

Dalam konteks Indonesia, nuansa korupsi dan  praktek KKN bermula dari sejarah penguasaan oleh VOC selama hampir 2 abad (1602-1799). VOC  bangkrut karena korupsi, dan rezim Hindia Belanda menggantikan meski hanya mengandalkan korporasi swasta dan memungut pajak bisnis korporasi swasta sampai 35 persen.

Setelah merdeka, Indonesia mereformasi UU Perpajakan kolonial melalui pelbagai tahapan pengampunan pajak. Kabinet Dwikora Bung Karno melaksanakan pengampunan pajak pertama tahun 1964 oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Tan Kiem Liong alias Mohamad Hasan dari NU. 

Pengampunan kedua, 20 tahun kemudian, oleh Radius Prawiro tahun 1984. Setelah itu Bea Cukai dikontrakkan kepada SGS selama 10 tahun karena Soeharto yang muak dengan aparatur bea cukai karena menghambat ekspor non migas. Langkah yang pasti dikecam di masa sekarang sebagai anti Nasionalis.

Pada 2006, diterapkan kebijakan tanggung berupa sunset policy. Baru pada 2016 berlaku Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang ketiga oleh pemerintahan Joko Widodo.

Jika sekarang dikeluhkan tax ratio dan kesenjangan, diperlukan keiklhasan dua pihak untuk mengubur saling curiga.  PDBI mengusulkan istilah para pembayar pajak diganti dari “wajib pajak” menjadi” warga pajak”.

Kembali ke “Global non Taxation Without Representation”. Dalam memungut pajak,  hak demokrasi dan hak asasi warga pajak harus dihormati. Birokrat tidak lebih suci dari warga pajak.  Berilah juga penghargaan.

Agar orang bangga membayar pajak, PDBI mengusulkan untuk menghidupkan kembali tradisi pengumuman pembayar pajak corporate dan perorangan terbesar seperti era Orde Baru (Bambang Trihatmojo dan Hutomo Mandala Putra tercatat sebagai pembayar pajak tertinggi ke-8 dan ke-10 untuk pembayaran SPT 1996). Juga kepada  UKM dan perorangan kelas menengah yang tertib pajak.

PDBI tengah melobi pelbagai pihak untuk meluncurkan AWASI (Asosiasi Warga Pajak Seluruh Indonesia), mengacu kepada National Taxpayers Union ( Serikat Pembayar Pajak AS) yang juga tergantung pada World Taxpayers Association. Tujuannya untuk memelopori kembali era keterbukaan informasi pajak Indonesia.

Ini perlu agar demokrasi semakin kuat dan birokrasi semakin kompetitif, dan high cost ICOR Indonesia yang sekarang 6,4 tidak bertambah buruk. Sehingga seluruh komponen Indonesia Inc. bisa setara dengan pesaing kita.  Tentunya pungli harus diperangi, kredit dan pajak juga harus lebih murah dari negara tetangga agar tidak mandek dalam perlombaan pembangunan.    

Diperlukan pendekatan lain tentang pemerataan, diperlukan kreatifitas dalam pengelolaan dua jenis BPJS, merancang program CSR dan atau kompensasi regulasi licensing secara “pro bono publica” seperti Simpang Susun Semanggi secara lebih kreatif di pelbagai bidang relasi birokrasi bisnis secara saling menguntungkan. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung