BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi
Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan

Urusan angkutan umum ini memang cukup pelik dan memang harus segera diberesi. Mudah-mudahan lima tahun ke depan sudah selesai. Beberapa hal sudah mulai dibereskan, seperti terminal. Bus memang belum (dibereskan). 

Bus AKAP bervariasi kondisinya. Bus yang ke Jawa Tengah dan Jawa Timur umumnya sudah baik dan tempat sopir steril. Rata-rata sudah bagus busnya. Tapi bus yang ke kota di Jawa Barat seperti Cirebon, Tasikmalaya, atau Cikampek umumnya belum dilengkapi itu dan tua usianya. Busnya butut-butut.

Buat PO bila mengganti bus baru dan harganya dinaikkan takut nggak ada yang naik. Ini jadi problem juga. Tapi memang harus diperbaiki, minimal standar keselamatannya. 

Kebijakan ruang steril untuk sopir di bus AKAP memang belum ada. Semoga dengan kejadian di Tol Cipali kemarin jadi pemikiran (untuk mengatur hal itu) juga. Dulu yang ada aturan pintu sebelah kanan sopir ditutup, untuk mencegah sopir kabur bila ad

Namun masalah utamanya begini, dulu ada Direktorat Keselamatan Jalan. Sekarang tak ada lagi. Sehingga hal seperti ini tak ada yang mengurus. Mereka yang bisa mendalami untuk mencegah kecelakaan seperti ini.

Di lokasi rawan kecelakaan perlu diberi Marka Profil. Begitu kena marka, bannya bergetar, sopir yang mengantuk, misalnya, bisa tersadar. Idealnya memang dipasang pembatas jalan gate rail. Tapi berapa kilometer harus dipasang, jalannya panjang sekali. 

Asupan pengemudi, takaran makannya harus diperhatikan. Dengan tol sepanjang ini sisi pengemudi harus diperhatikan. Jadi harus mulai dipikirkan kesehatan pengemudi, tak hanya memikirkan kondisi bus. (ade)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung