BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Hasil Riset Harus Akuntabel, dan Bermanfaat bagi Masyarakat

Berbicara riset di Indonesia seakan tiada putus karena memang banyak menyangkut berbagai hal antara lain peneliti, lembaga, prosedur, regulasi, tema dan fokus riset, ilmu pengetahuan, teknologi, pemanfaatan hasil riset, hingga hal yang selalu dibincangkan terus: dana riset.

Beberapa bulan lalu seorang pendiri unicorn Indonesia mengeluhkan minimnya prosentase dana riset yang dianggarkan pemerintah, meski menggunakan data yang kurang valid namun esensinya ditangkap bahwa memang dana riset Indonesia tergolong rendah dibanding negara-negara jiran seperti Malaysia atau Singapura.

Apakah dengan meningkatkan dana riset akan mengatasi tantangan dan permasalahan riset di Indonesia? Rasanya tidak serta merta demikian.

Tantangan riset di Indonesia setidaknya harus mulai dari pemetaan hal-hal mendesak dan penting untuk diatasi, yaitu: kewenangan riset yang tidak terkoordinasi secara sistematis untuk mencapai tujuan konkrit secara berkesinambungan. Lembaga riset pemerintah yang meliputi badan litbang di kementerian dan perguruan tinggi sudah bertahun-tahun tidak memiliki koordinasi kegiatan riset yang sistematis dan terarah. Lembaga riset swasta yang ada di berbagai industri melakukan kegiatan menurut agenda masing-masing untuk orientasi profit dan keberlanjutan usahanya dalam  persaingan bisnis yang semakin sengit. Alhasil riset di Indonesia menunjukkan tumpang tindih dan carut marut kegiatan yang seakan berjalan di tempat (leading to no where).

Gagasan sentralisasi atau desentralisasi riset nasional menjadi semakin menambah keruwetan masalah yang dihadapi para pemangku kepentingan riset nasional. Ada sebagian yang setuju dengan  pembentukan lembaga riset nasional yang berwenang penuh atas kegiatan riset di Indonesia. Namun ada juga yang menentang dengan dalih bahwa otonomi akademik dan kebebasan peneliti perlu diberi ruang dalam lembaga-lembaga sebagaimana sekarang ada seperti badan litbang kementerian, badan litbang LPNK, perguruan tinggi, dan lembaga litbang swasta.  

Lima tahun ke depan nampaknya pemerintah melalui beberapa sinyal yang sudah diberikan akan berusaha mengambil kebijakan tegas jika tidak ingin disebut ekstrim dan tidak populer, yaitu tata ulang kelembagaan riset dan konsentrasi dana riset. Berbasis pada orientasi hasil maka riset lima tahun ke depan dituntut memberikan hasil konkrit yang bermanfaat dan diaplikasikan di masyarakat dalam berbagai bentuk.

Dana riset akan dikelola dengan sistem tata kelola yang lebih baik sehingga jelas pertanggungjawabannya. Sebagai contoh: apabila hasil riset berupa publikasi maka publikasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik lembaga-lembaga pendidikan atau bila hasil riset berupa purwarupa maka dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha terkait untuk diteruskan ke masyarakat.

Pendeknya, hasil riset harus akuntabel dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara nyata, meski hasil riset tidak selalu harus berhasil karena riset yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau gagal merupakan suatu hasil juga yang masih bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi namun perlu adanya pertanggungjawaban atas proses riset tersebut. Tentu saja paradigma ini perlu dimiliki oleh BPK atau Kejaksaan dalam memeriksa kegiatan riset yang dibiayai negara sehingga tidak dengan mudah menyatakan riset yang hasilnya gagal adalah merugikan negara.

Dukungan teknologi informasi menjadi keniscayaan untuk membenahi kegiatan riset di Indonesia agar dapat terintegrasi dalam sebuah sistem yang transparan, akuntabel dan komprehensif. Suatu hal yang tidak mudah dan perlu komitmen dukungan segenap pemangku kepentingan riset nasional bila memang ingin ada perubahan kemajuan riset di Indonesia.

Riset bermakna juga eksperimen yang didorong oleh keingintahuan (curiosity) dan kemauan mencoba hal baru. Jika sudah bertahun-tahun kegiatan riset di Indonesia memang tidak memberikan hasil dan manfaat yang seperti diharapkan bahkan menimbulkan berbagai masalah maka sudah saatnya pemerintah diberi kesempatan menerapkan formula baru dalam mengurai benang kusut masalah riset sekaligus menjawab tantangan-tantangannya lima tahun ke depan.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional