BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)
Harus Menunggu Laporan Keuangan Resmi BUMN

BUMN Indonesia yang sekarang mencatatkan laba adalah BUMN Perbankan seperti BNI, Bank Mandiri, BTN dan BRI. Mereka pasti mencatat laba, karena jika BUMN perbankan menjadi rugi, maka bisa menjadi masalah gawat. Sedari dulu memang BUMN Perbankan mencatatkan laba. Karena, perbankan kita saat ini sepenuhnya sudah menjadi bank komersial penuh, jadi sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan layanan publik.

Sudah tidak ada lagi perbedaan antara BCA dengan BTN misalnya. BTN malah sudah memungut bunga pinjaman sampai 14 persen untuk KPR. Jadi karena sudah komersial penuh maka keuntungan BUMN Perbankan menjadi hal yang wajar.

Tetapi berbeda dengan BUMN yang lain seperti PLN yang mengalami kerugian. BUMN yang paling banyak diperas oleh pemerintah untuk mega kredit itu BUMN seperti PLN untuk proyek listrik 35 ribu MW. Contoh lain BUMN Karya yang Debt to Equity Ratio (DER) nya sudah gawat sekali. Lalu BUMN Pertamina yang labanya tergerus jauh ketimbang tahun 2017. Laba sebetulnya hanya Rp5 triliun tetapi tiba-tiba diumumkan menjadi Rp20 triliun.

Sebetulnya yang terjadi dengan BUMN kita sekarang adalah menjadikan BUMN sebagai “obyek bancakan” politik. Khususnya belanja BUMN yang menjadi bancakan para politisi dan oligarki nasional. Misalnya yang terjadi pada belanja proyek listrik 35 ribu MW. Juga beberapa proyek lain yang dibiayai dengan utang PLN. Yang memanfaatkan belanja-belanja adalah oligarki yang memasok barang dan jasa yang diperlukan mega proyek tersebut. Begitu juga Pertamina dalam proyek pengadaan impor minyak mentah dan impor oil produk lain. Sehingga kemudian Menko Darmin sendiri mengatakan ada yang ingin negara tetap menjadi pengimpor BBM. Terdapat satu indikasi memang, Pertamina menjadi bancakan oligarki yang menjadikan belanja Pertamina sebagai obyek untuk mendapatkan keuntungan.

Begitu juga yang terjadi megaproyek BUMN Karya. Belanja barang dan jasa megaproyek BUMN Karya juga dipasok oleh oligarki pemodal di lingkaran kekuasaan. Hal itu terjadi di hampir seluruh sektor. Yang paling tampak apa yang terjadi pada bisnis listrik. Mulai dari bisnis batubara, bisnis pembangkit, lalu kewajiban PLN untuk membeli listrik-listrik swasta. Juga, kewajiban PLN untuk membayar produksi listrik yang tidak terpakai. Mereka bermain dengan aturan legal tetapi kita tahu, listrik siapa yang dibeli dan siapa yang mendapatkan untung besar dari batubara. Kesemuanya itu adalah perusahaan-perusahaan di lingkaran oligarki.

Kemudian kalau kita bicara keuntungan BUMN, misalnya untuk BUMN sekelas Pertamina saja yang belanja atau asetnya besar sekali, coba saja keuntungannya dibandingkan dengan perusahaan migas swasta sekelas Medco di dalam negeri saja dulu. Bandingkan saja aset dan keuntungannya, itu jauh sekali bedanya. Pasti lebih untung Medco dengan aset sedikit tetapi keuntungannya besar. Lalu PT Batubara Bukit Asam coba dibandingkan dengan Adaro.

Lalu kita bandingkan PLN kenapa menjadi rugi, dan kita lihat perusahaan listrik swasta milik Sinar Mas Group, mengapa mereka bisa mendapatkan laba. Menjadi pertanyaan, mengapa hanya PLN yang rugi sementara semua perusahaan pembangkit listrik swasta mencatat laba. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah bisnis listrik itu menguntungkan atau merugikan sebenarnya? Kalau sekiranya merugikan, maka tentunya rugi harus ditanggung renteng bersama antara swasta dan PLN. Begitu pula jika menguntungkan maka harus dinikmati bersama. Kenyatannya, yang rugi PLN dan yang laba perusahaan swasta. Hal itu menunjukkan indikasi bahwa PLN menjadi bancakan sektor swasta.

Pertamina mencatatkan laba yang sedikit tapi lihat saja keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan afiliasi Pertamina, mereka mencatatkan laba yang besar.

Kemudian kalau melihat dari sisi lain, harus dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan keuntungan BUMN. Tugas BUMN adalah mengelola barang publik milik orang banyak. Kalau disebutkan mencatat laba, malah bisa disebutkan sebagai menguras rakyat. Jika misalnya pemerintah ingin PLN mendapatkan laba, maka tinggal menaikkan tarif listrik sebesar-besarnya. Tetapi karena PLN dikeruk swasta maka mau naik berapapun PLN tidak akan mendapatkan laba. Begitu pula jika Pertamina menaikkan harga BBM, itu pasti untung. Itulah yang dimaksudkan BUMN bisa mendapatkan laba karena melakukan bisnis dari hajat hidup orang banyak. Tinggal lagi seberapa tega kita mengeruk uang rakyat sebesar-besarnya untuk keuntungan BUMN.

Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu bangga jika BUMN itu mencatatkan laba.

Harus dibandingkan juga perbandingan laba dengan jumlah aset yang dimiliki, lalu dibandingkan lagi dengan utang BUMN yang sudah lebih Rp5.000 triliun. Lalu kalau kita hitung bunga dari utang BUMN anggaplah 6 persen, maka lima ribu dikalikan enam sudah Rp300 triliun membayar utang.

Sekarang data mengenai keuntungan BUMN ini tidak datang dari lembaga resmi negara. Lembaga apa saja bisa diperalat oleh pemerintah untuk pencitraan. Karena sekarang kecenderungan apa saja dijadikan bahan pencitraan.  

Baiknya sekarang memang tunggu saja laporan dari BPK. Betul mencatatkan laba atau tidak. Juga laporan dari lembaga audit resmi lainnya atau lembaga audit asing seperti Price Waterhouse Cooper. Selama ini kita banyak mendengar tentang kritik terhadap utang BUMN dari berbagai pihak. Lembaga internasional ataupun dari lembaga riset nasional.

Lagipula sampai sekarang laporan keuangan BUMN belum terbit. Pertamina saja belum berani mengeluarkan laporan keuangan. Kalau sekiranya LPM UI mengeluarkan data dari proyeksi, maka itu tentu belum pasti. Karena beberapa BUMN jelas belum mengeluarkan laporan keuangan. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi             PMDN Ada Peluang, Tetapi Konsumsi Melambat             Dari Sistem Pemilu Hingga Politik Uang             Perlu Perubahan Revolusioner