BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian
Harus Mengerti Pola Pengembangan dan Sosiologi Pedesaan (Bagian 2)

Jadi ada pendampingan antara lain agar dana desa itu bukan hanya dipergunakan secara jujur, tapi juga digunakan untuk hal-hal yang paling utama dan penting bagi desa. Kenapa mahasiswa? karena mereka tidak punya kepentingan apa-apa dan juga sudah sedikit banyak memahami ilmunya.

Fokusnya bukannya seperti Presiden Jokowi yang membangun tol dikota-kota, tapi membangun jalan itu, harus dari sawah sampai ke pasar. Ketika jaman Presiden Suharto sudah cukup bagus kita kerjakan, membangun gedung-gedung SD Inpres, bendungan, dan lain-lain. Tapi itu dulu ketika Orde Baru berkuasa, ketika partai politik belum seperti sekarang, dan orang daerah masih takut dari pemerintah pusat. Juga dulu sudah kita terapkan jika seorang bupati tidak berhasil swasembada, maka dia akan diganti.

Dengan demikian, urut-urutannya dalam memakmurkan desa itu harus betul. Atau harus dimengerti “lintasan sejarahnya”.

Yang harus didukung adalah, menjadikan warga desa kita produktif, sehingga mereka bisa naik kelas. Terakhir 17 tahun lalu saya sudah buat konsep ketika menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yakni “tangga keluar dari kemiskinan”. Apa itu? Pertama, Keluarga Berencana, kedua, kecukupan pangan dan gizi, ketiga, pelayanan kesehatan yang menjangkau dan  terjangkau, Keempat, pendidikan yang menjawab tantangan lokal.  Masalah kesehatan, ketika itu,  saya  sampai mendatangi pulau-pulau terluar dan menengok pusat kesehatan desa yang ada mantri kesehatannya. Mereka hebatnya, tidak minta uang, tapi minta ditambah atau dilengkapi obat-obatannya.  Masalah pendidikan, bukannya cepat-cepat menjadikan mereka seperti Presiden Habibie, tapi bagaimana anak didik belajar agar bisa “bekerjasama dengan alam, bagaimana anak didik bisa merawat Ibu Pertiwi agar Ibu Pertiwi bisa terus menyusuinya”.  Sebab selama ini jangan-jangan kita sudah memperkosa Ibu Pertiwi.

Satu lagi saya perlu usulkan hal penting kepada Presiden Jokowi, agar segera merelokasi agro industri ke pedesaan. 28 tahun lalu, saya memprakarsai rapat kerja dua hari antara departemen pertanian dan departemen perindustrian, dipimpin oleh masing-masing Menteri Muda nya. Termasuk hadir pak Menteri Hartarto. Hasilnya, lahir Komisi Kerja Tetap Agro Industri. Ditandatangani oleh Mentan Wardoyo dan Menperin Hartarto. Tujuannya, agar agro industri itu bukan sekadar turunan atau derivasi dari industri. Tapi bisa melangkah ke tahapan berikutnya yakni peningkatan dari tahap pertanian, agar petani juga mendapat sebahagian dari nilai tambah pertanian. Konsep saya itu sudah disetujui oleh semua, termasuk dari departemen keuangan tapi tidak jalan, karena pejabat pemerintah sebagian besar hanya mengurus orang yang dia regulasi, bukan mengutamakan kepentingan rakyat. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional