BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian
Harus Mengerti Pola Pengembangan dan Sosiologi Pedesaan (Bagian 1)

Dari dulu saya sudah katakan bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu harus secara utuh. Nah, sampai sekarang ini masalah rendahnya upah dan pendapatan petani yang direkam dengan baik oleh Nilai Tukar Petani (NTP)--walaupun sebagian besar yang di Pulau Jawa ini bukan petani--tapi buruh tani, belum di coba pahami secara utuh. Sedikit sekali yang mempunyai lahan lebih dari satu bau. Sebagian besar dari mereka itu nyakap (petani penggarap). Dana desa, kalau itu yang mau disalurkan, mestinya mereka pelajari dulu apa yang dikerjakan oleh Bas Suebu (mantan Gubernur Papua), kebetulan saya termasuk yang menasehati dia dahulu. Beliau menganut paradigma ‘people-driven development ‘, sehingga mulai dengan turun ke desa dan langsung memberikan dana ke desa.  Perlu kita lihat sekarang, dan bertanya kepada orang-orang yang berkuasa di sana kemana dana desa itu digunakan, Selama ini tak ada yang menjawab kepada saya kemana perginya uang sedemikian banyak itu. Kita ingin lihat pola yang mereka gunakan untuk membelanjakan uang itu kemana saja.

Dahulu Bank Dunia, dan itu kan teman-teman mbak Ani sekarang, pernah punya program namanya “Kecamatan Development Program”, bahasa Indonesianya dulu mereka buat namanya “PNPM”. Itu awalnya dulu--tidak ada hubungannya dengan SBY mantan Presiden--ini program Bank Dunia. Waktu itu saya agak skeptis, sehingga saya utus orang kesana, Marcellus Rantetana Ph.D, pintar memang dia. Saya kasih SPJ  lalu ketika dia pulang lapor ke saya dan nyatakan bahwa saya betul, program yang dibuat di daerah dengan PNPM itu program fisik. Khusus buat kita yang di Jawa, dan ini sudah berulang saya katakan ke Presiden SBY dan Mas Budiono, mereka kawan saya sebelum mereka jadi Presiden dan Wapres, bahwa kalau di kita itu ada yang namanya “Kuli Kenceng” , istilah itu dari Prof. Sayogyo, saya penah bekerja untuk dia dulu, pemahaman saya tentang pedesaan dan pola hidup petani di Jawa itu saya dapat dari beliau. Jadi dalam pedesaan Jawa, dalam musyawarah desa itu yang perlu didengar cuma “kuli kenceng”. Jadi kuli kenceng itu dia tidak perlu punya tanah, yang penting dia sedang menyakap, sedang menanam cukup banyak, sehingga ketika panen dia akan mengajak teman-temannya untuk ikut panen. Kan ada sistem bawon, ada "institutional arrangement" di pedesaan Jawa itu, berapa yang akan didapat oleh orang-orang yang bekerja sepanjang hari untuk membantu panen. Jadi berarti disitu sebetulnya lurah-lurah ini, pada umumnya—apalagi terhadap orang miskin—perlakuan mereka sesuai dengan perasaan hati mereka. Itu kita perhatikan sewaktu pembagian Raskin. Mestinya Raskin itu diberikan kepada orang yang berhak, tapi oleh mereka diberikan samarata saja. Jadi intinya, tidak ada musyawarah desa yang berjalan dengan baik. Lurah sudah menjadi seperti presiden kecil. Ketika mendapat dana, kekuasaan mereka bertambah. Dia bisa mengerjakan apa yang menguntungkan pada kelompok yang akan memilih dia.

Jadi soal metode dana desa itu, menurut saya “Kleru urut-urutannya”. Presiden Jokowi harusnya memahami dulu keadaan pedesaan di Jawa. Pahami dulu masalah sosiologis dan kekuasaan di Jawa. Saya tahu begini karena ketika tamat tahun 74 dahulu, saya kerja di Daerah Aliran Sungai Cimanuk, ada 500 desa di enam kabupaten kami datangi. UI Jadi mestinya, desa-desa ini tidak boleh semua diberikan dana desa. Seharusnya diberikan pada desa yang menunjukkan keinginan untuk maju. Ada inisiatif,  ada prakarsa, tidak boleh semua desa sama. Harus dilihat dulu mana yang sudah siap. Mana yang belum siap. Diberikan dulu dana desa pada yang sudah siap, supaya yang belum siap bisa mengejar prestasi seperti desa yang sudah dapat dana desa.

Jadi secara sosiologis pula, jika orang sudah diberikan dulu tanpa berbuat apa-apa sebelumnya, maka tidak akan dihargai, contohnya jika petani diberikan bibit secara cuma-cuma maka itu akan dibilang pemerintah kasih bibit yang tidak bagus. Karena ada krisis kepercayaan sekarang. Pemberian dana desa itupun harus ada pendampingan lebih dahulu oleh mahasiswa sebagai insan terdidik yang minimal sudah tahu ilmu tentang pedesaan, pertanian. Saya pernah usulkan itu mengikuti Pola “KKN Tematik”. Jadi itu KKN berkesinambungan yang bertugas sebagai pendamping rakyat di desa yang akan diteruskan oleh mahasiswa angkatan berikutnya sesuai program yang sudah ditetapkan. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional