BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan

Pertama, dalam statistik ada ungkapan yang disebut dengan “how to lie with statistics”. Tapi ketika di sebuah negara riset tandingan tidak tersedia maka data dari lembaga seperti BPS misalnya, bisa dipandang sebagai referensi. Tapi bukan sebagai referensi utama. Karena hal yang terjadi pada BPS seperti sekarang sudah terjadi berkali-kali.

Misalnya ketika orang meragukan angka kemiskinan, pengangguran dan angka Gini Ratio, lalu publik juga meragukan beberapa angka lain. Apalagi jika kemudian statistik juga sudah dimasuki oleh orang dari Bank Dunia. Artinya dengan itu kemudian bertemu pada prinsip pertama tadi “how to lie with statistics”. Tidak hanya itu, tapi bertemu juga dengan prinsip kedua yakni bagaimana menjadi referensi, tapi bukan referensi utama. Dia cuma sekadar referensi pembanding. Maka dengan alasan itulah pada sekitar Mei-Agutus 2015 saya pernah menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Joko Widodo tidak akan pernah bisa lebih dari 4,9 plus minus 0,2.

Saat itu saya cuma sendiri walaupun bersama beberapa ekonom lain, ada yang angkanya lebih tinggi. Ketika itu ada juga ekonom lain yang angkanya lebih sadis yakni hanya 4,5 persen. Sementara saya bergerak di antara 4,7 ke angka 5. 

Dalam kenyataannya kemudian ternyata ada beberapa hal yang menguatkan kajian saya. Pertama, nilai tukar melemah. Saya ikuti terus bahkan sampai membuat grafik. Bisa dilihat pada janji awal pemerintah ketika mencanangkan rate Rp10 ribu per dolar AS tapi akhirnya sekarang jadi Rp14,100 per dolar AS. Hal itu mengakibatkan cara untuk mengukur PDB menjadi tidak menentu. Sebetulnya kita mengukur PDB dalam dolar AS atau dalam satuan rupiah.

Jika mengukur pada harga berlaku, maka ada dua alternatif, ada harga kostan tahun 2000 dan ada harga berlaku. Pertanyaan besarnya jika berdasakan harga berlaku berdasarkan Dolar AS, maka pada saat kita mengalami defisit di neraca transaksi berjalan/CAD (minus 3 persen) dan - 8,7 miliar dolar AS pada defisit neraca perdagangan, maka dalam logika sederhana itu menandakan terjadinya penurunan, tidak bisa lagi ditetapkan angka 5 persenan untuk pertumbuhan ekonomi. 

Karena komponen pertumbuhan ekonomi terdiri dari C+I+G+ (X-M). sementara ekspor impor anjlok dan CAD negatif. Karenanya maka sekarang tinggal tiga komponen lain yakni Konsumsi (C), Investasi (I) dan Belanja pemerintah (G).

Ketika berbicara komponen Investasi kita melihat Investasi juga diragukan. Indikatornya, Bank Dunia yang menyatakan bahwa era Jokowi terdapat “lack of triple C”, yakni lack of credibility, lack of certainty, dan lack of compliance. Hal itu terbuka dinyatakan oleh Bank Dunia.

Sebelumnya juga dinyatakan oleh The Economist, bahwa yang namanya infrastruktur terdapat kekeliruan. Jadi ada konsistensi penilaian asing terhadap Indonesia yang sesungguhnya berada dalam dua dimensi, satu dimensi menyanjung-nyanjung agar Indonesia tetap menjual surat utang dengan bunga tinggi, dan satu hal lagi dimensi memukul. Memukulnya menggunakan Bank Dunia, ADB dan bahkan termasuk oleh Moodys, The Economist

Dalam catatan saya ada lima institusi yang memukul Indonesia yakni The Guardian, The Economist, ADB, Bank Dunia dan Moodys. Moodys secara tegas menyatakan bahwa ada ancaman atas gagal bayar utang swasta yang disebabkan terjadinya penurunan pendapatan.

Kalau terjadi penurunan pendapatan berarti cocok dengan kondisi sebelumnya bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat. Ketika terjadi penurunan daya beli, sayangnya terjadi “operasi” terhadap semua media untuk tidak lagi memberitakan perihal terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Lalu diturunkanlah kajian Rhenald Kasali yang menyatakan bahwa pada era disrupsi tidak mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli, tetapi yang terjadi hanya pergeseran atau shifting selera belanja masyarakat dari konvensional menjadi belanja online. Padahal secara riil memang terjadi penurunan daya beli.

Hal itu berarti ada fakta yang ditutup-tutupi. Bahkan beberapa jurnalis di bawah generasi saya bercerita bahwa memang benar ada operasi terhadap media terkait daya beli masyarakat. Bahkan jika tetap diteruskan akan ditegur dengan ancaman terhadap transaksi iklan.

Itu artinya, asing sekarang menyadari maka sebetulnya fakta-fakta itu sudah berjalan beberapa tahun, hingga keluarlah statemen Rocky Gerung bahwa pemerintah sedang memproduksi hoax. Itu logika Rocky tapi dia tidak mampu menjelaskan apa yang dimaksud, sementara saya sendiri di banned oleh media.

Sekarang, kalau komponen investasi turun sementara komponen G basisnya adalah utang, maka itu artinya defisit. Maka yang tinggal hanya unsur konsumsi sementara daya beli sedang melemah. Jadi mau tidak mau pertumbuhan akan turun. 

Jadi, dari seluruh komponen pertumbuhan ekonomi memang menjelaskan sedang terjadi perlambatan. Dalam Istilah saya terjadi “Perlambatan berkesinambungan”. 

Jika dikatakan bahwa dalam statistik ada penyimpangan atau standar deviasi yang ditoleransi sebesar plus minus 1 persen, maka angka deviasi saya hanya 0,2 persen. Terlalu besar jika sampai deviasi plus minus satu atau dua persen. tidak masuk akal. Artinya kita harus melihat secara kritis komponen pertumbuhan ekonomi C+I+G+(X-M). Lalu dilihat lagi bagaimana pertumbuhan di sektor pengeluaran dan bagaimana sebenarnya pertumbuhan di sektor lapangan usaha. Itu sebenarnya yang harus dilihat. Dari kedua sektor itu kita bisa melihat bahwa tidak ada lapangan usaha yang meningkat kecuali telekomunikasi dan perdagangan serta aneka rupa makanan.

Lapangan usaha di manufaktur ambruk, pertanian juga tidak bisa diharap. Pertambangan juga sama jeleknya. Yang ada cuma perdagangan (termasuk e-commerce), makanan dan telekomunikasi. 

Sektor telekomunikasi bisa bertahan karena orang membeli pulsa. Keuntungan jualan pulsa itu juga akhirnya jatuh ke asing karena kita menerapkan asas kebebasan repatriasi. Dengan demikian kita tidak bisa menyebut terjadi pertumbuhan. Kalaupun misalnya disebut masih ada pertumbuhan 5,02 persen, maka itulah yang disebut dengan fals growth yang ujungnya pseudo growth. Tetapi saya tidak mau menyebut itu weakness growth

Dari perlambatan yang berkesinambungan itu bisa dilihat sebetulnya bahwa ada problematika mendasar yang tidak kunjung diselesaikan. Itulah sebabnya kenapa infrastruktur tidak memicu pertumbuhan, Karena tidak menarik hubungan signifikan antara sumberdaya, produksi dan distribusi. 

Yang terjadi hanya sekadar memotong middle man, para pemburu rente dari produksi ke distribusi. Dia belum selesai mengambil posisi antara sumberdaya ke produksi. Akibatnya, indeks persaingan tidak membaik dan biaya logistik menurun tidak signifikan. Pada gilirannya kemudian ease of doing business (EoDB) juga tidak bisa membaik. 

Oleh karenanya saya tidak merubah pendapat saya pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Selama model perencanaan APBN masih business as usual, maka Joko Widodo periode ke-2 tidak akan bisa lepas dari perangkap perrtumbuhan stagnan. Dengan begitu sesungguhnya dia tidak menyelesaikan akar masalah. Itu problem sebenarnya. Apalagi sekarang Sri Mulyani sudah kembali menerbikan surat utang. Tidak ada harapan tumbuh jika APBN masih bersandar pada utang. (pso)     

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir