BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ekonom Konstitusi
Harus Dicegah Adanya Konflik Kepetingan

Pertama, harus diketahui dulu kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yang sangat ambisius dalam membangun perekonomiannya dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Tetapi harus diingat bahwa pertumbuhan ekonomi China itu ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang “jor-joran”, dan langkah itu bukan tanpa risiko. Sebab, China sendiri membangun itu dengan utang cukup besar. Walaupun piutang mereka kepada Amerika Serikta (AS) juga besar tetapi dengan kondisi perekonomian AS yang tidak begitu stabil maka hal itu akan menimbulkan” domino effect” kalau kita mencoba untuk membangun kerjasama dengan China, yang sangat ambisius untuk membangun proyek-proyek infrastruktur walaupun dengan skema B to B.

Sekarang yang dibutuhkan adalah, bagaimana pemerintah membuka dengan benar informasi tentang kondisi ekonomi China yang sebenarnya.

Kedua, apakah sebegitu penting membangun kerjasama proyek-proyek yang sangat besar itu hanya dengan China? Hal itu yang paling penting.

Indonesia adalah negara yang membangun perekonomian dengan motto : “Berkawan Banyak”. Oleh karena itu ketergantungan kita terhadap China akan sama artinya dengan satu atau dua negara yang dilakukan oleh pemerintahan masa lalu.

Oleh karena itu kiranya dibutuhkan satu kajian publik. DPR RI perlu intervensi soal ini yakni tentang kerjasama B to B. Karena memang dalam konteks skema pembangunan Bappenas sudah membuat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) yang mana pelibatan badan usaha yang bekerjasama dengan pemerintah lebih memungkinkan peluangnya untuk mengakselerasi kerjasama pembangunan di bidang infrastruktur.

Tetapi harus diingat bahwa pelaksanaan B to B itu harus menguntungkan kedua belah pihak.

Jadi tidak hanya sekadar melihat proporsi transfer of knowledge, dan transfer of technology, tetapi bagaimana juga dengan skema yang dibuat. Apakah skema itu termasuk membawa tenaga kerja besar-besaran dari China, sementara Indonesia masih punya problem dengan persoalan pengangguran. Hal itu harus dilihat secara lebih detail.

Boleh-boleh saja bekerjasama dengan siapapun, tetapi dengan skema proyek yang besar dengan hanya satu atau dua negara maka kita akan mengulangi kesalahan yang sama, yang mengambil kebijakan kerjasama perekonomian dengan negara-negara tertentu di masa lalu.

Ketiga, pemerintahan Presiden Joko Widodo ini memiliki visi Trisakti dan Nawacita. Bahwa kemandirian ekonomi lebih diutamakan, sehingga harus dipastikan bahwa posisi tawar Indonesia dalam kerjasama pembangunan proyek-proyek itu harus dalam posisi yang sangat kuat. Walaupun dalam posisi tertentu misalnya, kita tidak memiliki sumber finansial yang cukup besar.

Tetapi dengan potensi sumber daya alam yang Indonesia miliki maka kita punya posisi tawar yang cukup kuat.

Pelajaran penting yang harus kita ambil dari pembangunan negara-negara lain  seperti negara-negara ASEAN yang memiliki perencanaan yang terarah dan terukur bahwa kita perlu menetapkan skala prioritas dalam membangun perekonomian Indonesia, termasuk dalam infrastruktur.

Tidak bisa kita hanya membangun dulu jalan dan jembatan misalnya, walau sah saja dalam konteks pemerataan, tetapi kalau akselerasi ekonominya tidak berkembang, maka dana akan tertanam lama dan kita akan rugi.

Satu hal lagi, dalam rangka pengawasan kerjasama proyek maka harus dicegah  adanya kemungkinan insider trading misalnya, atau adanya konflik kepentingan dalam proyek-proyek pembangunan. Temasuk dalam konteks Morowali. Jangan sampai birokrat menjadi pebisnis di sana.

Jadi harus dicegah dalam proyek-proyek B to B ini adanya konflik kepentingan, berhubungan posisi sebagai policy maker yang memiliki kewenangan.

Mencegah dari kepentingan pejabat yang berbisnis karena memasuki usia pensiun misalnya, maka proyek-proyek itu harus terbuka jangan sampai ada kepentingan pemburu rente di situ.

Parlemen (DPR RI) kiranya harus segera memanggil Menko Maririm Luhut B Panjaitan untuk menanyakan maksud sebenarnya dari kerjasama BRI dengan China. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir