BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Tata Kota
Harus Dialog, Jangan Saling Tuduh dan Klaim

Rekomendasi Ombudsman hanya berkaitan dengan hal-hal apa yang harus diperbaiki dalam konsep penataan Tanah Abang, karena kebijakan Anies Baswedan dianggap melanggar aturan. Di antaranya: UU Jalan, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan regulasi lainnya.

Sebetulnya, yang menjadi konteks permasalahan penataan Tanah Abang, ternyata aturan pun dalam praktiknya tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan. Karena peraturan perundang-undangan kadang-kadang hanya mengatur pada satu sisi permasalahan saja, belum menjangkau pada dimensi lainnya, seperti dimensi sosial yang terjadi di masyarakat.

Pertanyaan mendasarnya, apa yang menjadi latar belakang kebijakan Anies Baswedan menutup Jalan Jatibaru Raya? Salah satu pertimbangannya adalah untuk membantu melindungi kepentingan pedagang kaki lima (PKL). PKL sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012, bahkan  Peraturan Daerah DKI Jakarta Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 mengizinkan pedagang kaki lima memasuki ruang publik. Tapi PKL seringkali tidak mendapat tempat karena selalu dianggap masalah. Padahal mereka juga warga Jakarta.

Atas dasar itu, muncullah konsep penataan Tanah Abang. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah konsep itu sudah permanen atau bersifat sementara? Kalau melihat realitas di lapangan itu sifatnya sementara.

Secara terbuka Ombudsman harusnya mendatangi Gubernur DKI Jakarta untuk berdialog, agar mempunyai penjelasan yang komprehensip dari Anies Baswedan. Kesan yang terjadi sekarang, sepertinya Ombudsman hanya mencari segala kesalahan dan kekurangan untuk disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Juga, Pemprov pun seolah berjalan sendiri, tidak mau berkomunikasi dengan Ombudsman soal penataan Tanah Abang. Sebagai masyarakat tentu kita berharap ada kekompakan antara Pemprov DKI Jakarta dan Ombudsmen demi kepentingan masyarakat.

Sekarang, bisa tidak Ombudsmen memberi tanggapan dari sisi positifnya? Misalnya, dengan penataan seperti ini ternyata PKL memiliki pendapatan yang meningkat dan mendapatkan ruang, tetapi tempat usahanya tidak sesuai. Apakah rekomendasi Ombudsmen juga memberikan solusi yang tepat?

Atau Ombudsman bertanya kepada Pemprov DKI Jakarta, mengapa Jalan Jatibaru Raya ini ditutup? Pada momen itulah mereka berdiskusi. Jangan hanya terkesan bahwa Ombudsman hanya menyalahkan, sementara Pemprov DKI Jakarta terkesan membela kebijakannya. Karena tujuannya kedua pihak sama kok, sama-sama membela; melindungi PKL sebagai warga DKI Jakarta dan membela kepentingan umum lainnya. Tapi persoalannya, mengapa pembelaan masing-masing pihak masih menyisakan permasalahan?

Perlu diketahui, kawasan Tanah Abang itu sempit. Jalannya itu-itu saja, yang tidak seimbang dengan orang yang hilir mudik di kawasan itu. Jadi dengan ruang yang terbatas, pilihannya maju kena, mundur pun kena.

Berkaitan dengan kebijakan alih fungsi jalan, dalam memberikan tempat kepada PKL sudah tepat karena memberikan kepastian, tapi dari sisi aturan tidak tepat.

Artinya, ketika PKL mendapatkan keuntungan dengan tempat yang dekat dengan pembeli berarti harus ada design yang tepat. Bagaimana nanti PT KAI mau bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta melalui PD Sarana Jaya untuk sama-sama menetapkan tempat usaha yang bisa menghubungkan antara pembeli dengan PKL. Misalnya dengan membuat sky bridge (jembatan layang) yang menghubungkan antara stasiun dengan Blok G Tanah Abang, karena blok itu sepi pembeli yang akhirnya pedagang enggan berjualan di sana.

Kita sama-sama menunggu untuk mendapatkan jawaban yang pasti perihal langkah yang harus kita lakukan untuk menata kawasan Tanah Abang secara menyeluruh. Mana masterplan-nya? Design itu buat oleh PT KAI dan PD Sarana Jaya. Kita tinggal duduk bersama guna mencari solusi, setelah itu clear semua. Kok, negara ini dibuat repot banget oleh kita semua.

Kita harus mampu mendudukan persoalan dengan baik. Tetapi koordinasi antar kelembagaan sangat lemah. Kalau begitu, bagaimana bisa mencari solusi yang tepat? (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional