BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen FEB Universtitas Gadjah Mada
Harus Bisa Mempertahankan Independensi

Pertama, setiap Negara pasti punya keinginan untuk bisa leading dari Negara-negara lain di dunia. Hal itu alamiah dan wajar. Bukan masalah benar atau salah, tapi itu alamiah saja. Kedua, karena hal itu alamiah, maka Indonesia harus bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat. Indonesia tidak boleh membiarkan dirinya larut ke dalam skenario Negara manapun. 

Kalau dulu ada Ameriksa Serikat dengan hegemoninya, dan sekarang katakanlah ada China. Indonesia harus bisa tetap berpijak pada kepentingan Indonesia dan independen. Ketika kita harus bekerjasama maka kerjasama itu harus melihat manfaat dan mudharatnya bagi bangsa Indonesia. Begitu pula ketika kita harus menjaga jarak. 

Jadi, selama Indonesia bisa menempatkan diri maka semuanya tidak masalah. Yang berbahaya adalah ketika kita larut dan membiarkan diri kita untuk kemudian tidak bisa independen dalam menentukan arah kita sendiri.
Kekhawatiran yang muncul sekarang adalah kekhawatiran seperti itu, sama ketika dulu ada kekhawatiran bahwa kita seperti ada di bawah bayang-bayang Amerika Serikat (AS). Sekarang muncul kekhawatiran bahwa kita ada di bawah bayang-bayang China.

Memang, ada saatnya ketika kita butuh harus bekerjasama dengan China. Seperti dulu kita juga butuh kerjasama dengan AS. Tapi kemudian disitulah kita harus bisa mencari cara yang terbaik ketika harus berinteraksi dengan mereka. Dan pada satu titik kita harus berani mengatakan: No !, ketika memang apa yang mereka inginkan sudah tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. 

Sekarang, tentu saja kita tidak bisa menghentikan kerjasama dengan China, seperti dulu juga kita tidak bisa menghentikan kerjasama dengan AS. Tapi sebagai bangsa, sekali lagi, kita harus bisa menempatkan diri pada posisi yang pas ketika harus berinteraksi dengan mereka. Hal itu yang paling penting. 

Sebenarnya jargon bebas aktif adalah istilah yang sangat bagus. Tapi kemudian pada implementasinya kita harus lebih bisa menempatkan dimana posisi bebas dan di mana posisi aktif Indonesia. Bebas aktif sebetulnya lebih pada posisi penengah. Tapi satu hal penting lainnya, bebas, aktif dan independen bagi kepentingan nasional.

Harus diberi garis tegas, mana soal bisnis, mana utang (sesekali), mana kerjasama. Tapi kemudian persoalan utamanya adalah kita harus tetap bisa independen. Tidak kemudian membiarkan diri kita di bawah bayang-bayang Negara lain. 
Apa yang dilakukan Mahathir dengan menghentikan kerjasama dengan China, bagi kita Indonesia sebenarnya bisa. Ada ruang-ruang yang bisa Indonesia lakukan untuk tidak menggantungkan diri terhadap utang. 

Pertama, dengan mengurangi belanja-belanja yang tidak perlu. Yang oleh sebab itu kita menjadi berutang.  Kedua, sebenarnya ada ruang-ruang lain yang sebenarnya bisa diambil pemerintah untuk bisa membiayai hal-hal yang mereka kerjakan itu tanpa utang. 

Tetapi, tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa 100 persen tidak boleh utang. Hutang pada titik tertentu memang diperlukan. Yang jadi masalah adalah kita membiarkan diri kita larut dan utang bertambah terus, dan kemudian hal itu menjadi satu-satunya andalan kita. Hingga kemudian membuat diri kita terjebak pada posisi yang tidak independen terhadap Negara lain. 

Satu lagi yang harus diperhatikan bahwa utang kita ternyata semakin mahal. Kalau dulu kritik kita kepada orde baru karena utangnya kepada Paris Club, World Bank, IGGI, memang waktu itu mempunyai implikasi ke soal independensi Indonesia. 

Sekarang situasinya sebenarnya lebih baik, sejak zaman SBY kita lebih ke utang domestik, yaitu dengan menerbitkan surat utang atau obligasi. Nilai plusnya, hal itu mengurangi ketergantungan kita terhadap pemberi utang. Negatifnya biasanya surat utang harganya mahal dengan sukubunga yang tinggi. 

Sebenarnya yang jadi masalah dengan China sebenarnya bukan semata-mata pada utang itu. Tetapi banyak utang kepada China yang berkaitan dengan infrastruktur. Jadi berbeda, ada utang secara keseluruhan dan ada utang khusus. Jadi mereka datang ke Indonesia menawarkan utang dalam bentuk pembangunan infrastruktur tetapi disertai berbagai syarat yang sebenarnya bisa merugikan kita. Hal itu juga dilakukan China kepada Negara-negara lain yang pengalamannya menunjukkan, sesudah Bandara dibangun misalnya, kemudian Negara tersebut terjebak utang dan pada ujung nya diambil oleh China. 

Utang tersebut konteksnya agak berbeda sedikit dengan utang kita yang ada di APBN. Utang yang ada di APBN bentuknya adalah, kita mengambil uang dan masuk ke APBN, lalu uangnya digunakan untuk membayar utang. Kalau utang dengan China bukan seperti itu. Utang di APBN bentuknya kebanyakan bukan utang kepada Negara lain, tapi utang dari menjual surat utang. 

Utang ke China konteksnya adalah utang B to B. Infrastruktur dibangun dengan uang dari China, lalu kemudian dalam perjalanannya kalau kita tidak bisa membayar utangnya, maka infrastruktur akan diambil alih. Itu yang berbeda dan utang jenis seperti itu agak berbahaya. (pso)  

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan