BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)
Harus Ada Skema Insentif bagi Pengusaha

Efektivitas pengenaan kenaikan PPh pasal 22 untuk impor barang konsumsi itu tergantung pelaksanannya. Bahwa ada upaya-upaya strategis untuk mengurangi impor memang harus segera dilakukan jika ingin menyelamatkan current account. Masalahnya harus lebih dulu dilihat, mana yang akan dipilih. Semua “jamu” yang diminum ini belum tentu juga menyehatkan. Karena kita sudah overdosis ‘obat’ dan sekarang kita;'ditinggal' karena ternyata sudah mulai tidak sehat.

Dalam kondisi ini, maka tergantung bagaimana cara melihatnya. Karena begitu PPh impor dinaikkan, konsekwensi nya penerimaan pajaknya juga bisa naik. Tapi sekarang targetnya bukan menaikkan pajak tetapi upaya untuk menghambat impor supaya ada peralihan ke penggunaan produk dalam negeri. Jawaban dari kesuksesan langkah pengalihan itu terdapat di skema insentif bagi pengusaha atau importir yang akan menggunakan produk lokal. Kalau insentif itu tidak ada, maka ini yang menjadi kritik bagi Kementerian Keuangan bahwa sebetulnya aturan yang diterbitkan untuk pajak impor itu tidak lengkap. Mau nya menghambat impor tapi tidak disediakan insentif nya.

Insentif itu harusnya ada. Misalnya bagi sebuah perusahaan yang tadinya menggunakan bahan baku impor lalu dia mau menggunakan atau mengalihkan dengan produk dalam negeri, maka dia harus diberi insentif. Bisa saja bentuknya PPh juga misalnya.

Kalau tidak ada perimbangannya maka  tidak salah jika pengusaha sebutkan bahwa kebijakan kenaikan tarif impor itu hanya menambah beban saja. Orang akan semakin susah untuk investasi di Indonesia. Tetapi jika pengusaha diberi insentif, maka pandangan negatif itu akan tereduksi dengan sendirinya.

Jadi memang tidak cukup hanya dengan menaikkan tarif lalu ada pengawasan lebih ketat dan dianggap selesai, karena pasti nanti pengusaha di dalam negeri akan kesulitan mencari produk penggantinya seperti apa. Ketika merumuskan ribuan produk impor yang terkena itu seharusnya Kemenkeu juga sudah harus mendengarkan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian perihal barang apa yang bisa disubstitusi di dalam negeri. Harusnya ada koordinasi di situ. Jika tidak ada koordinasi maka seolah-olah hanya menutup pintu nya lebih rapat tetapi lupa bahwa di dalam tidak ada makanan. Itu perumpamaannya.

Memang pengusaha itu terkadang mencari keuntungan saja. Karena mereka lihat barang atau produk dalam negeri itu sebetulnya ada, tetapi harga nya mahal, dan lebih murah dari produk impor. Maka yang dipiih oleh pengusaha adalah produk impor. Hanya  persoalannya, jika terus-terusan impor maka rupiahnya bisa terpuruk. Sehingga barang impor yang seolah-olah murah itu menjadi mahal. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir