BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center
Harus Ada Peningkaan Kapasitas Pengelola Desa

Efektif atau tidaknya pemberdayaan masyarakat, lebih banyak tergantung pada kapasitas dari pemerintahan desa tersebut. Bagaimana pemerintahan desa bisa mengatur potensi-potensi itu. Pertama, dia harus menentukan sektor dimana akan berperan, dan seberapa besar peluang bisa diberikan. Kedua, tergantung bagaimana mensinergikan BUMDes dengan kegiatan-kegiatan korporasi. Tetapi untuk mensinergikan kiranya BUMDes harus lebih dulu dibangun dengan kuat, juga good corporate governance.

Sebelumnya BUMDes harus mengidentifikasi dulu mana peluang-peluang pokok yang harus dipegang oleh BUMDes dan mana yang bisa disinergikan dengan korporasi.

Ketiga, penggunaan dana desa seharusnya tidak lari semua ke pembangunan infrastruktur. Karena kalau hanya ke infrastruktur sepertinya tidak mau bersusah payah dan juga tidak punya kreativitas. Paling mudah memang menggunakan  kucuran dana desa untuk program infrastruktur.

Infrastruktur sendiri sebetunya sudah diambil oleh banyak bagian pemerintahan. Ada PUPR, lalu dana pertanian, pemerintahan provinsi, daerah dan kabupaten juga masing-masing hadir berikut anggaran yang telah disediakan. Jadi, dana desa itu sebaiknya digunakan untuk peningkatan kemakmuran sosial ekonomi dan juga untuk pendidikan dan perbaikan sumber daya manusia dan kultural.

Apalagi presiden Jokowi sudah menyatakan akan meningkatkan SDM dari manusia Indonesia. Oleh karena itu dana desa harus sudah diperuntukkan ke sana. Untuk itu, institusi yang penting harus kembali masa yang lalu yakni dengan memanfaatkan Koperasi Unit Desa (KUD) dan BUMD. Jika sekarang yang diambil nampaknya hanya BUMD, tetapi koperasi sendiri tak tersentuh.

Barangkali banyak pihak yang sudah malas untuk mengatur koperasi. Padahal di sana ada prinsip-prinsip yang bagus seperti asas musyawarah dan juga pendidikan. Jadi dua kelembagaan ekonomi desa yang sudah ada itu (BUMD dan Koperasi) harus dihidupkan kembali. Kemudian jika ada intervensi modal, dia harus dalam kerangka penguatan 2 lembaga tersebut.

Pada sistem ekonomi kita memang memungkinkan semuanya harus berjalan.  Misalnya korporasi itu kalau beperan sebagai investor dan dia bisa bekerjasama dengan penduduk lokal. Kami kira memang dibolehkan. Itu lah investasi swasta. Tetapi yang terpenting pada saat yang bersamaan dua-duanya harus dihidupkan (koperasi dan BUMD) dan jangan ditinggal.

Jadi nanti kemakmurannya desa akan disangga oleh 3 pilar itu. BUMD, KUD dan investasi swasta. Kalau tidak demikian atau ada ketimpangan, maka akan terjadi seperti terjadi di tempat lain. Usaha swasta menjadi terlalu dominan, lalu masyarakat hanya sebagian kecil yang menjadi kaya dan sebagian besar lainnya tetap saja miskin dan terpinggirkan.

Padhal yang kita cita-citakan tentang desa bukan seperti itu. Platform mengenai kesejahteraan sosial bersama tetap harus ada.

Untuk 2019 kita harapkan penggunaan dana desa harus lebih dari pada sekadar membangun infrastruktur. Dan itu hanya bisa dilaksanakan dengan 2 cara. Pertama, adanya peningkatan kapasitas dari pemerintahan desa. Karena selama ini bagaimana sumber daya yang mengurus desa sepertinya tidak pernah kita kelola dengan baik.

Untuk peningkatan kapasitas itu bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, atau bermitra dengan lembaga pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi memang punya kepentingan secara profesional, tapi tidak profit oriented. Konsep triple helix untuk tingkat desa selayaknya harus dihidupkan lagi. Kapasitas desa diperbaiki dengan cara didampingi oleh pemerintah yang ada di atasnya maupun oleh lembaga pendidikan tinggi.

Pendampingan yang selama ini disediakan oleh pemerintah harus ditingkatkan kapasitasnya atau program peningkatan capacity building. Selian itu, para pendamping itu harus belajar dengan good practices. Apa yang penah sukses diterapkan di tempat lain, itu yang harus ditiru dan dipelajari. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional