BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara
Harus Ada Komitmen Melindungi Agama Lokal

Amar putusan MK mengabulkan uji materi kelompok agama lokal di kolom agama KTP mendapat sambutan pro kontra di kalangan netizen hingga berujung silang sengketa, cenderung pokrol bambu. Pendukung agama lokal mengalami euphoria, seolah mendapat angin segar untuk kembali mengukuhkan eksistensi, bagian dari perikehidupan bertanah air, berbangsa, dan bernegara. Sekian lama jadi diperlakukan sebagai tamu di rumah sendiri, termarjinalkan, dan terzalimi.

Suasana berbeda terasa di kalangan agama resmi. Kalangan pemeluk agama Islam justru memperlihatkan sikap kontra, bahkan cenderung menentang putusan MK. Meski tak sedikit bersikap lebih moderat dan beradab ikut mendukung dan setuju dengan putusan tersebut. Baik pro atau terjebak pada perdebatan pokrol bambu yang tak substantif dan tak esensial. Tidak berdasar pada pijakan yang telah disepakati sebagai bingkai perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 jelas dan tegas menyatakan, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Ini diperkuat dengan alinea keempat. "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dua alinea tersebut mestinya menjadi dasar dan memberikan legitimasi atas eksistensi dari agama lokal yang telah ada, bahkan sebelum Indonesia diproklamasikan. Kemerdekaan setiap bangsa dalam berketuhanan yang maha esa adalah hak paling asasi dari setiap warga bangsa. Lebih dari itu, sesuai dengan amanat dibentuknya pemerintah negara Indonesia, salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Termasuk juga melindungi perikehidupan berketuhanan yang maha esa berdasarkan Pancasila.

Bangsa Indonesia yang dimaksud tidak lepas dari pemahaman bangsa yang dinyatakan pada keputusan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, 17 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan kelanjutan dari proses perjalanan sejarah Nusantara, jauh sebelum agama-agama impor masuk. Artinya kehadiran dan kelahiran negara Indonesia seharusnya tidak dalam posisi sebagai penjajah dan penindas. Apalagi dengan tegas dan jelas tersurat dalam teks Proklamasi bahwa kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh bangsa Indonesia yang diwakili Soekarno dan Hatta.

Pada konteks historis itulah menjadi wajar dan pantas untuk menghadirkan kembali agama-agama lokal, agar hidup bersemi tumbuh di dalam tubuh keindonesiaan dalam satu kesatuan rangkaian gerak siklikal sejarah yang tidak terputus. Jadi, menentang putusan MK itu sama halnya dengan tindakan ahistoris, kacang lupa kulitnya. Ini hanya akan menempatkan negara Republik Indonesia sebagai penjajah dan penindas atas bangsanya sendiri.

Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan agama-agama lokal dari ancaman agama impor yang tidak ingin agama lokal kembali hidup? Ini bukan tanpa dasar, mengingat banyak sekali kasus konflik antaragama yang terjadi akibat bagaimana agama mayoritas menghalangi agama-agama minoritas untuk menjalankan ibadah agamanya.

Jika pemerintah tidak mampu bersikap adil dan tegas, bukan tidak mungkin amar putusan MK akan menjadi buah simalakama sekaligus bom waktu yang akan memicu terjadinya konflik horisontal yang massif.

Kisah belum usai, mari kita tunggu kelanjutannya. (ast)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir